Lahan Diklaim Tanah Adat di Natumingka Disebut telah 5 Kali Dikelola PT TPL

Peristiwa terjadinya bentrokan di lahan yang diklaim sebagai tanah adat oleh masyarakat Desa Natumingka.

Toba, Lintangnews.com | Pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL) menyebutkan, lahan yang diklaim tanah adat masyarakat Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba seluas 200 hektar sudah diolah oleh pihak perusahaan sebanyak 5 kali dan kali ini adalah rotasi keenam rencana penanaman.

Hal ini disampaikan Humas PT TPL, Juanda Panjaitan, Sabtu (22/5/2021). Menurut Juanda, yang terjadi itu adalah kegiatan rutin PT TPL dan rangkaian pembangunan kawasan hutan industri. Siklusnya dari mulai persiapan lahan, penanaman, perawatan, dan pemanenan.

Ia juga menyampaikan, pihaknya hanya menjalankan kegiatan perusahaan penghasil pulp (bubur kertas) secara rutin. Saat itu pihaknya tengah melakukan proses penanaman pada Selasa (18/5/2021) kemarin.

“Di areal itu sudah memasuki rotasi keenam. Kalau kali 5 tahun saja setiap kali rotasi, berarti sudah ada sekitar 30 tahun itu kita olah. Selama 30 tahun, tidak ada pernah yang mengatakan bahwa itu tanah adat,” sebutnya.

Juanda juga merasa heran mengapa akhir-akhir ini muncul persoalan atas lahan tersebut. “Padahal itu setiap hari mereka (masyarakat) lewati. Tidak ada yang mengatakan itu tanah adat. Namun, pada antara akhir tahun lalu hingga awal tahun ini, mereka datang mengatakan lokasi itu tanah adat,” tuturnya.

Ia menjelaskan, pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) IV Balige juga turun tangan atas kasus ini setelah ada permintaan dari masyarakat untuk menjelaskan secara rinci status lahan tersebut.

“Tim PT TPL coba melakukan dialog dengan mereka. Humas kita berulang kali mengatakan, itu merupakan kegiatan yang normatif. Lalu mereka mengatakan ‘tolong dulu kalian hubungi KPH Balige. Apa pun kata KPH Balige, kami akan turut’. Dan itu disampaikan masyarakat dan Kepala Desa (Kades) nya. Maka KPH IV Balige mengundang masyarakat Natumingka untuk membicarakan hal itu atas permintaan mereka. Itu lebih kurang dua bulan lalu,” papar Juanda.

Persoalan pun terus berjalan sebab masyarakat menyampaikan, lokasi itu tanah adat hingga berujung konflik fisik pada Selasa (18/5/2021).

“Namun setelah diundang, mereka tidak datang. Lalu mereka mengatakan ‘ada acara, ada begini’. Mereka meminta agar pihak KPH Balige turun ke lapangan. Enggak ada ujuk-ujuk langsung itu jadi tanah adat,” ujarnya.

Juanda menambahkan, KPH mengatakan apabila masyarakat ingin mengurus tentang tanah adat, maka akan dibantu. “Silahkan menyurati dan mempersiapkan apa yang perlu untuk pengurusan tanah adat itu,” sebut Juanda menirukan penjelasan pihak KPH.

Lanjut Juanda, lahan itu merupakan kawasan hutan negara yang diberikan izin kepada PT TPL untuk mengolahnya, sehingga berharap agar masyarakat menghargai proses hukum.

“Jika mereka mengusulkan tanah itu sebagai tanah adat, silahkan. Namun sebelum ada keputusan yang sah bahwa lahan itu tanah adat, tolong jangan ada yang menggangu kegiatan PT TPL dalam hal pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Walaupun sosialisasi telah kita lakukan. Di awal, kita tidak pernah lihat ada persoalan antara masyarakat dengan perusahaan. Dan, bisa kita lihat catatan, tidak pernah ada konflik dengan masyarakat,” pungkasnya. (Aldy)