Langgar Tatib, 10 Anggota DPRD Humbahas Sahkan KUA dan PPAS Tahun 2022

Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumbangaol menandatangani nota kesepakatan bersama KUA dan PPAS tahun anggaran 2022.

Humbahas, Lintangnews.com | Sebanyak 10 anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dari jumlah total 25 orang anggota tetap mengesahkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022, Kamis (10/8/2021).

Sementara itu diketahui rapat tidak qourum dan dinilai melanggar tata tertib (tatib) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Ironisnya lagi, Bupati Dosmar Banjarnahor yang hadir pada pengesahaan nota kesepakatan itu tidak menandatangani.

Dari amatan wartawan, rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Humbahas Jalan Komplek Tano Tubu Desa Pasaribu tampak berbeda dengan biasanya.

Bedanya, rapat dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan Pemkab Humbahas tentang KUA dan PPAS tahun 2020 dipimpin Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol itu dihadiri hanya 9 orang anggota dewan itu tetap disahkan.

Sebelum pengesahaan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD, Makden Sihombing menyampaikan, kehadiran anggota dewan dalam rapat hanya 10 orang anggota dewan yang hadir. Sedangkan 15 orang anggota absen tanpa keterangan.

Sementara Ramses menyampaikan, sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018 terkait tingkat kehadiran anggota dewan harus 2/3, maka rapat harus diskors. Ramses lalu mengajukan pertanyaan kepada 9 orang anggota dewan agar rapat diskors selama 10 menit dan disetujui.

Selanjutnya usai skor 10 menit dan dicabut, Ramses lalu melanjutkan rapat. Namun karena kehadiran anggota dewan masih tetap 9 orang, Ramses kembali menskors rapat kedua selama 10 menit lagi.

Usai 2 kali diskors, Ramses melanjutkan kembali rapat pengesahaan. Namun tetap saja dalam rapat yang dihadiri 9 orang anggota dewan. Ramses kemudian mengajukan pertanyaan yang sama.

“Mengingat sampai saat ini masih tetap 10 orang, maka rapat belum memenuhi qourum. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018, apabila pada waktu belum juga terpenuhi dapat menunda selama 3 hari atau kembali kepada Badan Musyawarah (Banmus). Untuk itu perlu mana kita pilih, diskors atau kembalikan ke Banmus. Atau rapat pengesahaan ini kita lanjutkan,” tanyanya.

“Setuju dilanjutkan Ketua,” jawab 9 orang anggota dewan sembari menyampaikan demi pembangunan Humbahas meskipun melanggar tatib.

Setelah 9 anggota dewan menyatakan persetujuannya KUA dan PPAS disahkan, Ramses pun langsung mengetok palu. Lalu, dilanjutkan penandatanganan nota kesepakatan.

Terpisah, Bupati Dosmar ketika dimintai tanggapanya kenapa tidak menandatangani nota kesepakatan itu, mengakui masih berkonsultasi dulu ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

“Kita konsultasi dulu kepada Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Setelah ada hasil konsultasi, baru dilakukan langkah berikutnya untuk tanda tangan atau tidak,” ujarnya.

Diketahui, 10 orang anggota dewan yang hadir yakni, 7 orang dari Fraksi PDI-Perjuangan (Ramses, Minter Hulman Tumanggor, Jamanat Sihite, Daniel Banjarnahor, Kepler Torang Sianturi, Tingkos Silaban dan Masria Sinaga).

Lalu, 1 orang dari Fraksi Golkar (Manaek Hutasoit), 1 orang Fraksi Gerindra Demokrat (Moratua Gajah) dan 1 orang Fraksi Persatuan Solidaritas (Poltak Purba).

Sementara 15 orang yang tidak hadir, yakni 4 orang dari Fraksi Golkar (Marolop Manik, Marolop Situmorang, Bantu Tambunan dan Laston Sinaga), 3 orang dari Fraksi Nasdem ( Marsono Simamora, Nurmala Simarmata dan Mutiha Hasugian).

Kemudian, 4 orang dari Fraksi Hanura (Labuan Sihombing, Muslim Simamora, Martini Purba dan Rosdiana Sanggul Manalu), 2 orang Fraksi Persatuan Solidaritas (Guntur Simamora dan Charles Purba, serta 2 orang Fraksi Gerindra Demokrat (Jimmy Togu Purba dan Bresman Sianturi). (DS)