Lecehkan Habonaron Do Bona, Ketua SPBUN PTPN IV Dilaporkan

Laporan pengaduan terhadap Ketua SPBUN PTPN IV, M Iskandar.

Simalungun, Lintangnews.com | Sejumlah organisasi di Kabupaten Simalungun melaporkan dugaan penghinaan dan pelecehan Suku Simalungun kepada Polda Sumatera Utara dan Polres Simalungun yang diduga dilakukan oleh Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN IV, M Iskandar

Laporan yang disampaikan melalui surat Nomor : 002-KAMSI/Lap/Sim/IX/2022 itu ditandatangani oleh beberapa perwakilan organisasi dari Gerakan Muda Simalungun Bersatu (GMSB) yang diketuai Hotlan Purba, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (GEMAPSI) yan diketuai Anthony Damanik dan Front Pembela Simalungun Indonesia (FORFESI) yang diketuai Luder Purba.

Dalam laporan yang diterima wartawan, Kamis (22/9/2022) menyebutkan, Iskandar diduga melakukan penghinaan dan pelecehan kepada Suku Simalungun, Selasa (20/9/2022) sekira pukul 12.00 WIB bertempat di kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun.

Hotlan Purba didampingi Anthony Damanik menjelaskan, salah seorang pengunjuk rasa dari SPBUN PTPN IV yang diduga Iskandar telah merampas dengan kekerasan microphone dari tangan pejabat Pemkab Simalungun Sarimuda Purba yang merupakan Asisten I disaksikan Kakan Satpol PP, Adnadi Girsang dan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan, Amon Charles Sitorus.

“Kami menilai, perampasan microphone dilakukan tepat saat Sarimuda menjelaskan makna Habonaron Do Bona. Saat itu Sarimuda sedang mengucapkan makna dan arti Habonaron Do Bona, namun tiba-tiba microphone langsung dirampas secara paksa. Saat microphone dipegang Iskandar yang mengatakan ‘kami tidak paham kalimat itu ya,” kata Holtan.

Pihaknya menganggap, perampasan microphone dengan paksa dan pernyataan yang tidak memahaman Habonaron Do Bona itu bentuk penghinaan dan pelecehan kepada Suku Simalungun, Pemkab Simalungun dan salah seorang Tokoh Simalungun serta Falsafah Hidup Simalungun,” kata Hotlan

Anthony menambahkan, akibat dari penghinaan dan pelecehan itu telah mengakibatkan kemarahan Suku Simalungun. Ini karena suku pendatang yang hidup sejahtera dari tanah Simalungun justru menghina dan melecehkan di tanah leluhur atau kampung halaman Suku Simalungun.

“Untung PTPN IV tidak terhingga dari tanah Simalungun, tetapi untuk mendengar dan memahami makna falsafah Simalungun saja tidak mau, bahkan melecehkannya. Tentu hal ini tidak bisa kita biarkan, maka dengan tegas kami minta kepada Poldasu untuk serius menanggapi laporan itu,” tukasnya.

Sementara Luder Purba mengatakan, ujuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum memang diatur Undang-Undang (UU) dan itu merupakan hak setiap warga negara.

Namun menurutnya, harus mengedepankan norma-norma dan aturan yang ada, apalagi yang berdemo itu merupakan karyawan yang digaji oleh perusahaan negara.

“Apalagi PTPN IV sudah menguasai kurang lebih 60.000 hektar tanah atau alam Simalungun. Selain itu, 60 persen lahan perkebunan PTPN IV berada di Simalungun. Dengan demikian sudah tak terhingga jumlah keuntungan yang diraup PTPN IV dari hasil mengekploitasi tanah atau alama di Simalungun, sehingga membuat makmur dan sejahtera Direksi, staf dan karyawan PTPN IV,” paparnya.

Luder menegaskan, sudah sejahtera dari tanah Simalungun, masa untuk memahami dan menghormati falsafah Simalungun yakni Habonaron Do Bona saja tidak bisa, sehingga sebuah penghinaan dan pelecehan menurut terhadap Suku Simalungun.

Sampai berita ini diterbitkan, Iskandar belum bisa dimintai tanggapannya atas laporan yang dilakukan beberapa organisasi Simalungun itu. (Zai)