Lima Tahun Kabupaten Humbahas Tanpa APBD Perubahan Disebut Hoax

Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumbangaol.

Humbahas, Lintangnews.com | Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor kembali diterpa isu atas kinerjanya yang dinilai kurang baik.

Baru-baru ini, Dosmar mendapatkan sejumlah papan bunga ucapan selamat kepada kinerja kepemerintahaannya atas prestasi memecah rekor 5 tahun tanpa APBD Perubahan (P-APBD).

Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumbangaol menyebutkan, isu yang berkembang ditengah-tengah masyarakat itu adalah hoax. Dia mengatakan, Kabupaten Humbahas bukan 5 tahun tanpa P-APBD, melainkan 3 kali.

Hal ini disampaikan Ramses didampingi Sekretaris DPRD Humbahas, Makden Sihombing, Kamis (9/9/2021) kepada wartawan di ruang kerjanya.

“Sebenarnya 3 kali P-APBD tidak ada. Dan itu tidak mendapatkan pengesahaan dari DPRD,bukan isu karena kinerja pemerintah,” kata Ramses.

Dia menjelaskan, P-APBD sepanjang tidak disahkan di DPRD hanya 3 kali dan bukan 5 kali sebagaimana isu yang berkembang. Ramses menyebutkan, ini mulai P-APBD tahun anggaran (TA) 2018, P-APBD tahun 2019 dan P-APBD tahun 2020.

Lanjut Ramses, untuk P-APBD tahun 2016 dan 2017 lalu telah disahkan atau mendapatkan persetujuan dari DPRD Humbahas. Ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati, Dosmar Banjarnahor dengan Ketua DPRD, Manaek Hutasoit, Wakil Ketua Jimmy Togu Purba dan Marsono Simamora.

“Pertama, P-APBD tahun 2016 bernomor 21 tertanggal 10 November 2016. Sementara P-APBD tahun 2017 bernomor 20 tertanggal ditandatangani 29 November 2017. Jadi informasi sebanyak 5 kali berturut-turut itu adalah hoax. Karena semua dokumennya ada di DPRD dan bernomor,” tutur Ramses.

Lebih lanjut Ramses mengatakan, Kabupaten Humbahas tanpa P-APBD sebanyak 3 kali bukan karena kesalahaan pemerintah. Melainkan, kesalahaan dari mereka sendiri karena tidak mendapat persetujuan atau pengesahan.

Ramses menuturkan, kesalahaan itu mulai saat melakukan rapat-rapat yang selalu tidak qourum. Yakni, mulai rapat Badan Musyawarah (Banmus) hingga Badan Anggaran (Banggar).

“Seperti penetapan P-APBD tahun anggaran 2020 juga dikarenakan tidak qorumnya anggota DPRD sebanyak 25 orang, pada agenda rapat Banggar bersama gabungan komisi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bersamaan itu juga dengan agenda rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan bersama penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),” katanya.

Sambung Ramses, kedua agenda rapat itu merupakan jadwal yang telah ditetapkan oleh Banmus atas usulan Banggar pada 18 September 2020 lalu.

Disinggung soal P-APBD tahun 2021, Ramses menjelaskan, itu belum disahkan atau dilakukan pembahasan. “Kalau pun ada isunya tidak disahkan, itu hoax karena belum dibahas. Apalagi, kita baru saja menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026,” sebut Ramses.

Ramses menambahkan, tidak disahkan P-APBD Perubahaan dikarenakan kinerja pemerintah tidak bagus merupakan hal yang salah.

Ia menegaskan, pemerintah hanya menjalankan tugas dan fungsi menyampaikan dokumen anggaran. Pemerintah dalam hal menyampaikan dokumen KUA dan PPAS P-APBD Humbahas selalu tepat waktu.

“Pemerintah selalu tepat waktu menyampaikan dokumen Rancangan KUA-PPAS. Namun saat di DPRD waktu pembahasan selalu tidak qourum,” ungkap Ramses mengakhiri. (DS)