Mantan Anggota DPRD Sergai Ditangkap Kasus Dugaan Penggelapan Pajak

288
Tersangka NG diamankan di Kejari Tebingtinggi.

Tebingtinggi, Lintangnews.com | Tim Penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebingtinggi melakukan penangkapan terhadap wajib pajak pribadi berinisial NG (55) yang diduga melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan.

NG diamankan Selasa (10/12/2019) malam di Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Kemudian digelandang menuju Mapoldasu. Sebelumnya tersangka sempat melarikan diri ke Pekanbaru dan Padang.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil DJP Sumut II, Romadhaniah didampingi Kepala Bidang (Kabid) P2IP, Muhammad Harsono dan Kabid P2 Humas, Muhammad Faisal Artjan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebingtinggi, Womsiter Sinaga.

Ini usai pelimpahan tahap kedua tersangka NG ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebingtinggi di Jalan Yos Sudarso, Rabu (11/12/2019) yang diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muhammad Novel didampingi Kasi Pidsus, Chandra, jaksa Edwin dan Dwinovianto.

Tersangka merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Sergai periode 2009-2014 beralamat di Emplasemen Pabatu dan saat ini tinggal di Perumahan Griya Lingkungan 1, Kelurahan Pabatu, Kota Tebingtinggi.

“Tersangka telah sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp 797,24 juta dan diduga melakukan tindak pidana secara berturut-turut untuk masa Maret-Juli 2016 lalu,” sebut Romadhaniah.

Ada pun rincian sekurang-kurangnya pokok PPN yang tidak disetor yakni, senilai Rp 177,44 juta (Maret 2016), Rp 215,08 juta (April 2016), Rp 256,77 juta (Mei 2016) dan Rp 147,93 juta (Juli 2016).

Pelimpahan tahap kedua tersangka ke Kejari Tebingtinggi.

Sebelumnya pada 13 November 2019 lalu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menjelaskan, bahwa berkas telah dinyatakan lengkap, kemudian dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.

Atas tindakan itu, penyidik berpendapat, perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 64 KUHP.

“Akibat perbuatan pelaku telah mengakibatkan kerugian pada pendapatan keuangan negara,” ujar Romadhaniah.

Dia juga menegaskan, pihaknya berusaha keras untuk mengumpulkan penerimaan negara berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi. Tidak hanya itu, langkah lain ditempuh juga dengan melakukan penegakan hukum secara berkeadilan.

“Proses penyidikan dilakukan terhadap wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan merupakan tindakan untuk mencari bukti yang terang. Ini akan memudahkan menemukan tersangka,” jelasnya.

Sementara itu Kajari, Muhammad Novel mengatakan, segera dilakukan proses hukum dengan dibuatkan surat dakwaan untuk secepatnya disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tebingtinggi.

“Ini adalah penegakan hukum dan menjadi contoh agar pihak lain taat pajak. Termasuk memberikan efek jera dengan prinsip keadilan terhadap wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,” tegasnya. (Aguswan)