Masalah Infrastruktur Dominasi Reses Anggota DPRD Sumut Rony Situmorang  

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Rony Reynaldo Situmorang saat meninjau salah satu lokasi banjir di Kabupaten Simalungun.

Simalungun, Lintangnews.com | Permasalahan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun yang luput dari perhatian Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menjadi keluhan yang mendominasi dalam kegiatan reses I tahun sidang  2019-2020 Anggota DPRD Sumatera Utara, Rony Reynaldo Situmorang.

Hal itu disampaikan Rony Reynaldo Situmorang kepada wartawan, Rabu (18/12/2019) saat dikonfirmasi terkait aspirasi masyarakat dalam kegiatan resesnya.

Disampaikan politisi NasDem ini, bahwa dalam reses hari pertama, masyarakat mengeluhkan terkait Jalan Provinsi yang menghubungkan Simpang Raya Dasma-Tiga Ras sepanjang 33 Km yang kondisinya sudah memprihatinkan.

Hanya saja, sambung Rony, usai melakukan survei ke lokasi bersama UPT BMBK Simalungun, diketahui dokumen penyerahan asetnya belum diserahkan Pemkab Simalungun ke Pemprovsu.

“Akibatnya, tidak dapat dianggarkan perbaikan jalan untuk lokasi tersebut, tetapi mereka berjanji akan menggunakan anggaran pemeliharaan rutin Jalan Provinsi. Namun keterbatasan anggaran pemeliharaan hanya sebesar Rp 5 miliar, harus dibagi untuk 250 Km Jalan Provinsi di Simalungun,” ujarnya.

Selain itu, jelas Rony, di Jembatan Bah Binoman yang terletak pada Jalan Provinsi penghubung Siantar-Raya di Nagori Marjandi, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun terancam longsor.

“Kondisinya mengkhawatirkan, jembatan berada di bawah perkebunan PTPN IV Marjandi. Jika hujan deras air bisa mencapai lutut orang dewasa, sehingga limpahan air ini yang mengikis pinggiran jembatan itu. Dan 10 meter lagi, jika tanah itu longsor akan menghantam rumah warga,” terangnya.

Mengatasi itu, Rony mengatakan, Dinas Bina Marga Bina Konstruksi sudah menjanjikan akan membangun turap bronjong 4 titik di Simalungun senilai Rp 3 miliar di tahun 2020.

Kondisi jalan juga memprihatinkan di wilayah PTPN 4 Kebun Sidamanik, khususnya di Nagori Ambarisan apalagi saat hujan datang. Banyak masyarakat menjadi terhalang melakukan aktivitasnya karena pembiaran PTPN 4 atas kondisi jalan yang di areal kebun.

Ia berharap, agar PTPN IV dapat memberikan perhatian khusus untuk jalan yang melalui Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, karena banyak masyarakat melalui jalan tersebut.

Rony juga menegaskan, agar PTPN IV sesegera mungkin mengelola luapan air yang berasal dari perkebunannya agar jembatan di Bah Binoman, Nagori Marjandi tidak terdampak hingga ambruk nantinya.

“Jangan sampai jembatan di Bah Binoman Nagori Marjandi sama seperti jembatan di Tanah Jawa, karena ini akses utama menuju Raya dari Siantar. Habis puluhan miliar uang APBD untuk memperbaiki jembatan penghubung Jalan Siantar-Tanah Jawa. Jembatan Bah Binoman juga terancam karena limpahan air yang begitu besar yang tidak ditanggulangi dari PTPN IV Marjandi,” pungkasnya.

Pihaknya minta PTPN IV lebih perhatian dan responsif mengatasi masalah itu. “Jika lebih banyak mudaratnya, lebih baik PTPN 4 angkat kaki dari Simalungun. Kita tidak melarang PTPN IV berusaha, tetapi tolong diberikan perhatiannya kepada masyarakat dan tindakan responsif untuk mengelola luapan air dari perkebunan,” tutup Rony. (Elisbet)