Masih kah Siantar Kota Toleransi?, Ini Hasil Diskusi yang Digelar Mata Publik

Rektor USI, Corry Purba menyampaikan pemaparannya dalam diskusi yang digelar oleh Mata Publik.

Siantar, Lintangnews.com | Masih kah Siantar sebagai Kota Toleransi, hal ini menjadi tema dalam diskusi yang digagasi oleh Mata Publik, bertempat di aula Pasca Sarjana Universitas Simalungun (USI), Sabtu (6/3/2021).

Anugrah Nasution selaku moderator menuturkan, tema ini diambil Mata Publik, mengingat hasil riset dari Setara Institute, jika Siantar jatuh dari 10 besar Kota Toleransi.

“Ini sebuah keresahan bersama, bagaimana kita merawat toleransi di tengah Kebhinekaan,” sebut mahasiswa tingkat akhir USI ini.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah tokoh agama, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Siantar, Muhammad Ali Lubis, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Huria Kristen Indonesia (HKI), Pdt Batara Sihombing, Tokoh Agama Hindu, Mithun Krishna, Candra Wakil selaku Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia, dari Akademisi hadir Rektor USI, Corry Purba, Sejarawan, E Rizal Ginting Sejarawan dan anggota DPRD Sumatera Utara, Gusmiyadi.

Diskusi berjalan dengan sejumlah harapan-harapan bagaimana Siantar mendapat kembali predikat Kota Toleransi dengan didukung sepenuhnya oleh pemerintah nantinya.

Dalam diskusi itu juga lahir kritik bagaimana peran Pemko Siantar, baik pihak eksekutif maupun legislatif dalam menjaga keberagaman yang ada melalui kebijakan-kebijakan populis.

“Bagaimana toleransi dirasakan secara substansial,jadi bukan sekedar jargon,” ucap Gusmiyadi selaku anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Siantar-Simalungun ini.

Sementara itu, Rizal Ginting berharap, sejumlah situs-situs budaya di Siantar ditawan dan dijaga dengan baik. “Cagar Budaya harus dibuat Peraturan Daerah (Perda), ini tugas pemerintah. Juga bagaimana menjaga kearifan local,” sebut Rizal.

Pada diskusi itu mencuat juga, toleransi di Siantar masih terjaga dengan baik, sehingga sejumlah narasumber mempertanyakan bagaimana ukuran riset Setara Institute dalam menentukan Kota Toleransi.

Di ujung diskusi tanpa dihadiri perwakilan Pemko Siantar ini, seluruh peserta yang hadir sepakat bagaimana menjaga keberagaman di bawah Kebhinekaan. Ini termasuk dukungan penuh pemerintah pastinya.

Diskusi yang digagasi Mata Publik ini dihadiri Ketua DPP Himapsi, Rado Damanik, sejumlah organisasi Cipayung dan Budayawan. (Elisbet)