Massa Aksi Tutup PT TPL Berkerumun, Warga Khawatir Picu Penyebaran Covid-19

Kerumunan massa dalam aksi mendesak penutupan PT TPL.

Toba, Lintangnews.com | Aksi demo tutup PT Toba Plup Lestari Tbk (TPL) oleh sekelompok pergerakan masyarakat menamakan ‘Aliansi Gerakan Tutup TPL’ dengan bergerombol mendatangi kantor Bupati Toba, Selasa (29/6/2021).

Mereka bergerak dimulai dari Monumen Tugu DI Panjaitan Kota Balige melintasi Jalan Patuan Nagari menuju Jalan Sutomo Pagar Batu dan memasuki komplek halaman Kantor Bupati Toba.

Aksi itu dinilai telah melanggar dan melawan peraturan pemerintah pasca makinmaraknya paparan wabah pandemi Covid-19.

“Aksi demo itu akan menjadi salah satu pergerakan penyumbang paparan wabah Covid-19,” sebut M Mangunsong warga Lumbanbulbul, Kecamatan Balige.

Warga Balige lainnya yang menyaksikan pergerakan aksi itu menilai, telah melawan peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang telah ditetapkan pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 dan berbagai mutasi varian barunya.

Seperti disampaikan Aldi Napitupulu, warga Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige. Dia mengatakan, pemerintah telah melarang kegiatan yang menghimpun dan mengundang keramaian atau kerumunan, justru aksi itu menghimpun pergerakan massa.

“Secara garis hukum itu hak masing masing masyarakat sesuai azas demokrasi untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi di depan umum. Namun perlu kita pahami, di situasi pandemi saat ini, paparan wabah pandemi Covid-19 dengan berbagai mutasi varian barunya, saat ini telah banyak menelan korban nyawa,” tukasnya.

Dengan situasi dan kondisi saat ini, Aldi mengingatkan, perlu disadari hendaknya pergerakan yang menghimpun dan mengundang massa tidak seharusnya dilakukan.

“Kita harus sadar betul untuk mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan (prokes) yang telah ditetapkan pemerintah demi kesehatan dan keselamatan bersama dari wabah Covid-19, bukan malah menggalang massa dan melakukan demo,” tandasnya.

Terkait adanya aspirasi penutupan PT TPL, menurutnya itu urusan pemerintah pusat dan jajarannya sesuai dengan aturan hukum dan Undang Undang (UU) yang berlaku.

“Yang pasti hadirnya sebuah perusahaan di satu daerah pasti akan membawa berbagai perubahan kehidupan bagi warga, baik dari ekonomi, pembangunan dan lainnya,” sebutnya mengakhiri. (Aldy)