Humbahas, Lintangnews.com | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas terima kunjungan Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor, Selasa (28/3/2023) di kantor Kemenpan RB, Jakarta.
Ikut mendampingi, Sekretaris Daerah (Sekda), Tonny Sihombing, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Makden Sihombing, Kepala Bappelitbangda, Pahala Lumbangaol, Kadis Pertanian dan Ketapang, Junter Marbun, Kaban BKPSDM, Chiristison Rudianto Marbun, Kadis Kominfo, Batara Franz Siregar, Kadis PKP/PUTR, Anggiat Simanullang, Kadis DPMPTSP, Rudolf Manalu dan Kabag Organisasi, Kamaruddin Gultom.
Pertemuan itu berdiskusi tentang hasil evaluasi terkait pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022, Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dari hasil evaluasi, terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Penyampaian evaluasi itu dipaparkan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Cahyono Tri Birowo dan Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif, Noviana Andrina.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Humbahas meminta saran dalam rangka penajaman program yang dilaksanakan para Organisasu Perangkat Daerah (OPD) di jajaran masing-masing. Ini sebagai upaya meningkatkan tata kelola dan pengelolaan pemerintahan di daerah yang bermuara kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
Abdullah Azwar yang juga mantan Bupati Banyuwangi dan Kepala LKPP itu menyambut baik kehadiran dan semangat Pemkab Humbahas dalam hal pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, reformasi birokrasi dan SPBE.
Menpan menyarankan agar seluruh pimpinan OPD dapat terintegrasi sampai level staf demi mewujudkan visi misi Kabupaten Humbahas.
“Seluruh aparatur terkait di Kemenpan RB siap mendukung peningkatan dan perbaikan kinerja dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas,” sebutnya. (Akim).
