Miris, Usaha Crusher Milik Anggota DPRD Humbahas Belum Bayar Pajak

Ilustrasi.

Humbahas, Lintangnews.com | Memalukan, anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dari daerah pemilihan (dapil) Lintong Nihuta dan Paranginan, Bantu Tambunan yang memiliki usaha crusher di Jalan Dolok Sanggul-Siborongborong ternyata tidak taat pajak.

Pasalnya, sejak bulan Januari hingga September tahun 2021, usaha yang berlogokan CV Bukit Tjahaya itu belum bayar pajak hasil produksi berupa penjualan batu.

Keterangan itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Keuangan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Pemkab Humbahas melalui Sekretaris, Martogi Purba, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Tua Marbun kepada sejumlah wartawan, Kamis (7/10/2021) di ruang kerjanya.

Martogi mengungkapkan, selama ini CV Bukit Tjahaya belum membayar pajak mineral bukan logam dan batu berupa hasil produksinya yang dikelola untuk membangun jalan.

Padahal, pemenuhan pajak mineral bukan logam dan batu itu adalah perintah Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Humbahas Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Humbang Hasunduomor 24 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

“Kita sudah buat himbauan sebelum-sebelumnya, agar setiap perusahaan crusher taat bayar pajak mineral bukan logam dan batu. Namun sampai saat ini tidak ada respon yang baik,” kata Martogi.

Disinggung berapa nilai pajaknya, Martogi tak dapat menjelaskan. “Kalau soal nilanya rupiahnya berapa, kita tidak tau. Soalnya, kita tidak tau berapa hasil produksi mereka jual diluar dari Humbahas dan masyarakat selain ke kontraktor,” ujar Martogi.

Parahnya lagi, Martogi menambahkan, selain CV Bukit Tjahaya milik Bantu Tambunan, beberapa perusahaan lainnya juga belum taat pajak. Di antaranya, CV Rajai Jolma, PT Senecca Indonesia, PT Sumber Makmur Utama, PT Hasbi Halim, PT Karya Anugerah Bersama Permai (Tidak Beroperasi), CV Batu Harang Nauli, CV Gunung Sayang, CV Sinar Baru dan PT Anugerah Bahari Sejahtera Mandiri (tidak beroperasi).

Kemudian, PT Martel Karya, CV Sumber Batu, CV Sipalakki, CV Bangkit Jaya, CV Cahaya Tambang, CV Berkat dan KSU Pangalengge (baru aktif beroperasi lagi).

Menurut Martogi, dalam penagihan pajak tentang itu, pelaku usaha crusher tidak pernah menyampaikan berapa nilai yang sebenarnya dijual mereka hasil produksinya.

Akibatnya, mereka tidak dapat memprediksi penjualan hasil produksinya. “Kita hanya meminta kejujuran mereka, itu saja,” tukasnya.

Sekedar diketahui, dari beberapa jumlah perusahaan crusher yang beroperasi di wilayah Humbahas, hanya CV Bangun PN yang taat pajak.

Martogi menambahkan, untuktahun 2021 ini mulai Januari-September, perusahaan itu sudah membayar senilai Rp 9.075.000 pajak hasil produksinya mineral bukan logam dan batu.

Selain itu, CV Mitra Pardomuan Rp 14.900.00 hasil penjualan bulan Mei-Agustus 2021. Kemudian, IUP atas nama Jonar Purba Rp 225 juta (Januari-Agustus).

Sementara itu, Bantu Tambunan yang dikonfirmasi soal itu, hingga berita ini diturunkan belum membalas.

Kasatpol PP Diminta Dicopot

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Edy Sinaga diminta segera dicopot oleh sejumlah warga Humbahas. Pasalnya, Edy selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat menindak pelaku-pelaku usaha dalam menunggak pajak, dituding loyo.

“Kenapa Pendaparan Asli Daerah (PAD) tidak pernah meningkat, itu karena Kasatpol PP tidak berani bertindak. Salah satunya, tunggakan pajak usaha milik anggota dewan Bantu Tambunan yang sudah 9 bulan. Bayangkan, kenapa bisa seperti itu,” ujar salah seorang warga, Andy Siregar.

Andy salah satu penggiat pajak itu mengaku, prihatin dan kecewa terhadap banyaknya perusahaan menunggak pajak.

Selain lemahnya tindakan, juga tidak adanya teguran keras oleh Bupati Dosmar Banjarnahor kepada bawahannya. “Justru kesalahan ini merupakan kelemahaan Bupati tidak menegur bawahannya,” ujarnya.

Dirinya berharap, demi kemajuan daerah itu dan terwujudnya visi misi kepemerintahaan Dosmar-Oloan, Bupati Dosmar diminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kasatpol PP. “Kalau tidak, maka rentetannya PAD akan tetap begitu saja. Karena, tindakan tegas tidak ada dari bagian sanksi,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Firman Tobing. Dia berharap, Bupati Dosmar agar secepatnya melakukan evaluasi terhadap kinerja stafnya yang tidak ada niat untuk membangun Humbahas.

“Harus ada perubahaan kalau memang Bupati Dosmar ingin perubahaan. Kalau tidak, maka perubahan itu tidak akan tercapai. Seperti kasus penunggakan pajak, bagaimana Humbahas ini terbangun, kalau saja masih banyak yang menunggak,” imbuhnya. (DS)