Data Penerima Dana Insentif Covid-19 untuk Nakes di Humbahas Diminta Dibuka ke Publik

RSUD Dolok Sanggul.

Humbahas, Lintangnews.com | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran (Futra) menilai, Direktur RSUD Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Netty Simanjuntak harus mengumumkan ke publik terkait data penerima jasa tenaga kesehatan (nakes) dana insentif Covid-19 yang menyebutkan sebesar Rp 1,6 miliar telah disalurkan.

Hal itu disampaikan Ketua LSM Futra, Oktavianus Rumahorbo dalam keterangan persnya yang diterima wartawan, Jumat (8/10/2021).

“Kami berharap, apa yang disampaikan Direktur RSUD Dolok Sanggul ke media massa bisa juga mengumumkan ke publik. Apakah uang senilai Rp 1,6 miliar itu benar tersalurkan dengan tepat sasaran dan siapa saja orangnya yang dimaksud,” kata Oktavianus.

Dia mengatakan, publik perlu mengetahui data dari Direktur RSUD Dolok Sanggul yang disampaikan kepada media massa diumumkan dengan menyebutkan insentif nakes sudah tersalurkan sebesar Rp 1,6 miliar terhitung tahun lalu sampai Juni 2021.

Menurutnya, hal itu bertujuan agar publik dapat melihat, apakah dana yang disalurkan itu tepat sasaran atau tidak pada tenaga kesehatannya .Selain itu, juga dapat mengetahui berapa besaran dana yang diterima oleh para nakes.

Sehingga, lanjut Oktavianus, publik bisa melihat apakah penerima jasa nakes itu layak atau tidak menerima.

“Sesuai disampaikan yang menerima insentif mulai Januari-Agustus 2021 sebanyak 347 orang dengan indeks insentif, dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum Rp10 juta, perawat/bidan Rp7,5 juta dan nakes lainnya sesuai kebutuhan. Namun siapa-siapa saja orangnya tidak disebutkan dan di bagian mana nakes nya,” ujarnya.

Selain itu, publik juga ingin mengetahui apakah dana yang disalurkan itu dari APBN atau APBD. Sebab, kata Oktavianus, besaran insentif bagi nakes sudah ditetapkan dalam surat edaran Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 113 tahun 2021.

Antara lain, dokter spesialis Rp 15 juta, peserta PPDS Rp 12,5 juta, dokter dan dokter gigi Rp 10 juta, perawat dan bidan Rp 7,5 juta dan nakes lainnya Rp 5 juta.

Dari besaran insentif itu juga yang diberikan bersumber dari APBN dan APBD. Dengan besarannya dari jumlah insentif maksimal yang diberikan.Selain itu, juga dihitung berdasarkan rasio pasien yang dilayani oleh nakes.

“Seperti Rumah Sakit (RS), nakes yang memberikan pelayanan di ruang isolasi, HCU, ICU, ICCU, IGD, IGD triase dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien Covid-19. Besaran yang diberikan sesuai dengan golongan tenaga kesehatan,” terang Oktavianus.

Sementara itu, Sekretaris LSM Pijar Keadilan Humbahas, Firman Ramadhi Tobing menuturkan, pihaknya akan mencoba menelisik lebih jauh terkait data penerimaan jasa nakes di lingkungan RSUD Dolok Sanggul.

“Kita akan melayangkan surat permintaan data-data pendukung atas klaim jumlah penerima jasa dana insentif Covid 19 pada nakes tahun 2020 hingga Juni 2021 seperti yang disampaikan Netty Simanjuntak ke wartawan baru-baru ini,” kata Firman.

Menurut Firman, publik perlu mengetahui data dari Direktur RSUD Dolok Sanggul itu untuk diumumkan benar-benar ada atau tidak. Dan jika ada, juga publik perlu melihat siapa-siapa saja nakes yang menerimanya.

“Ini perlu, karena sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Apalagi, itu bukan rahasia negara. Karena itu uang rakyat dan rakyat harus tau kemana uang itu tersalurkan,” ucapnya.

Untuk itu, Firman berharap, Direktur RSUD Dolok Sanggul tidak menutup diri untuk merespon surat yang akan dilayangkan pihaknya.

Karena, sesuai dengan ketentuan UU KIP, data itu adalah data publik dan layak untuk dibuka dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“Keterbukaan berguna bagi publik selain untuk meluruskan keragu-raguan masyarakat atas besaran penerima jasa untuk nakes. Apalagi ini juga bertujuan untuk meluruskan antara Direktur RSUD Dolok Sanggul kepada wartawan yang menutup diri,” ujar Firman. (DS)