Kasus Sound System Rp 1 Miliar ‘Seret’ Nama Sekda Toba

Adikara Hutajulu.

Siantar, Lintangnews.com | Pengadaan sound system yang tertuang dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2014 dengan nomor kode lelang 183558 dan nama lelang belanja sound system kembali terkuak dan ternyata menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Toba inisial AMS .

Adikara Hutajulu menuturkan, dirinya sudah pernah mempertanyakan soal kasus dugaan korupsi itu ke pihak Polres Toba beberapa waktu lalu, namun hingga saat ini belum mendapat titik terang.

“Pengadaan sound system oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Pemkab Toba itu sekitar tahun 2014. Bulan Januari, kita sudah mempertanyakan ke Bagian Umum dan tidak dibalas, maka 16 Maret 2015, kita laporkan ke Kejaksaan. Dan kalau tidak salah, saya juga laporkan ke Polres Toba,” kata Adikara, Jumat (8/10/2021).

Dari informasi yang ia peroleh, kasus itu sudah dalam penyidikan oleh pihak Polres Toba.

“Hanya saja waktu berjalan, tidak ada kejelasan. Kalau tidak salah, 2 tahun lalu, saya dan beberapa teman-teman konfirmasi ke Polres Toba, katanya kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan pada tahun 2016. Ketepatan waktu itu, Kabag Umum atas nama Erwin Panggabean lagi status buronan polisi karena terlibat korupsi. Dan mereka mengatakan secepatnya si Erwin ditangkap dan kasus ini akan jalan,” sebut Adikara.

Bahkan, kasus dugaan korupsi itu menyebar ke kasus lain soal pemalsuan tanda tangan agar proyek tersebut bisa dicairkan. Namun setelah masa tahanan Erwin sudah mau habis, kasus ini tak pernah lagi dinaikkan dalam penyelidikan lanjut oleh aparat penegak hukum.

“Bahkan sampai saat ini tidak ada lagi tersangka di kasus itu. Ada selentingan saya dengar, tanda tangan pejabat dipalsukan, termasuk penerima barang dan pejabat yang lain, biar proyek tersebut bisa dicairkan waktu itu. Setau saya, sampai saat ini tidak ada laporan siapapun yang menyatakan tanda tangan dipalsukan Erwin Panggabean terkait pencairan proyek itu,” katanya.

Sebagai pelapor dari pihak masyarakat, hingga saat ini Adikara berharap, agar pihak Polres Tova segera menangani kasus tersebut.

“Sebagai masyarakat yang tentunya korban tindak pidana korupsi, kita berharap secepatnya penyidik Polres Toba membuat kejelasan terhadap kasus itu. Ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, termasuk semua pejabat terkait,” ungkapnya. (M Tupang)