Ormas Hadir di TPS, Nasir: Ada Dugaan Kecurangan Pilkada Simalungun Berupa Intimidasi 

Anggota DPR RI, Muhammad Nasir (Ist).

Simalungun, Lintangnews.com | Salah seorang anggota DPR RI, Muhammad Nasir sengaja melakukan pengawasan pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Simalungun, Rabu (9/12/2020).

Dirinya menemukan adanya dugaan kecurangan yakni berupa intimidasi untuk memilih salah satu pasangan calon (paslon) dilakukan oleh salah satu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Simalungun kepada masyarakat.

Menurut Nasir, intimidasi itu dilakukan hampir di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) , sehingga membuat masyarakat merasa takut.

“Laporan yang kita terima dari masyarakat pada saat Pilkada di Simalungun, adanya dugaan intimidasi untuk mendukung salah satu calon dilakukan Ormas kepada masyarakat di TPS. Hal ini tentu merugikan calon lain,” ucap politisi Partai Demokrat ini, Jumat (11/12/2020).

Menurutnya, dugaan intimidasi itu tak hanya dilakukan di 1 lokasi TPS saja melainkan di banyak TPS.

“Beberapa Ormas hadir ke TPS dengan menggunakan baju ormasnya dan berjaga-jaga di TPS. Beberapa warga menyebutkan adanya seperti intimidasi yang dilakukan, sehingga membuat tidak nyaman pada saat melakukan pemilihan suara,” ungkapnya.

Kata Nasir, padahal seharusnya yang melakukan pengawasan dan penjagaan di TPS bukan Ormas, melainkan TNI, Polri dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Bukan tugas Ormas yang berjaga-jaga di TPS. Tetapi itu adalah tugas dari TNI, Polri dan Bawaslu,” sebutnya.

Untuk itu Nasir meminta kepada Kapolda Sumatra Utara, agar menuntaskan premanisme tersebut sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

“Jangan hanya stiker saja yang dilakukan, Kapoldasu harus tindak tegas preman-preman yang merusak demokrasi kita. Tangkap oknum Ormas itu karena sudah meresahkan masyarakat,” sebutnya.

Ia juga menyebutkan, hal ini merupakan pelanggaran serius dalam proses Pilkada, sehingga menilai calon yang melakukan hal itu agar didiskualifikasi oleh KPUD serta Bawaslu dan melakukan Pilkada ulang.

“Saya rasa ini adalah pelanggaran serius, dan calon yang melakukan itu harus didiskualifikasi, kemudian lakukan Pilkada ulang,” tegas Nasir.

Selain itu, dirinya mendesak Bawaslu RI menindak tegas anggota-anggota Bawaslu yang membiarkan atau berkolaborasi dengan Ormas tersebut. “Bawaslu RI juga harus tindak tegas anggota-anggota Bawaslu yang membiarkan atau pun bekerja sama dengan ormas-ormas itu,” tutupnya. (Rel)