P-APBD Humbahas 2021 Tidak Disahkan, Pengamat Ekonomi Sebut Rakyat Jadi Korban

Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Medan (Unimed), Dion Sihombing.

Humbahas, Lintangnews.com | Tak disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD-Perubahaan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tahun anggaran 2021 oleh DPRD setempat karena dinilai menyalahi aturan, sehingga anggaran sebesar Rp 11,4 miliar untuk pembangunan tertunda.

Pertama, karena Laporan Pertanggungjawaban (LPj) realisasi anggaran tahun 2020, tidak pernah dibahas.

Kedua, penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penghitungan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021 telah melampaui jadwal. Ketiga, tahapan dan jadwal pembahasan dan penetapan telah melewati batas waktu.

Ketiga  rapat Badan Musyawarah (Banmus) terkait penyusunan agenda dan jadwal pembahasan KUA-PPAS tahun 2021 dinilai tidak memenuhi qourum.

Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Medan (Unimed), Dion Sihombing menilai, dampak dari itu rakyat yang menjadi korban. Karena, kegagalan dalam pengesahan APBD merugikan masyarakat.

“Anggota DPRD itu esensinya mewakili aspirasi masyarakat untuk pembangunan. Apa pun alasannya, kegagalan dalam pengesahan APBD merugikan masyarakat,” sebutnya, Rabu (6/10/2021).

Dion menegaskan, anggota legislatif seharusnya tidak terburu-buru menolak P-APBD yang di dalamnya antara lain terdapat menyalahi sejumlah aturan.

Seperti LPj realisasi anggaran tahun 2020 sampai saat ini tidak pernah dibahas oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), sehingga apabila tahapan dan jadwal terkait P-APBD tetap dilaksanakan, tentunya telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 317 ayat 4 yang menyatakan, penetapan Ranperda P-APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Selanjutnya penyampaian rancangan KUA-PPAS tahun 2021 oleh Bupati kepada DPRD dengan surat nomor 910/1775/BPKPAD/VIII/2021 per tanggal 19 Agustus 2021 telah melampaui jadwal.

Ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Anggaran Daerah pasal 169 ayat 1 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang menyatakan, penyampaian rancangan KUA-PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu pertama di bulan Agustus.

Kemudian tahapan dan jadwal pembahasan dan penetapan sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPRD dalam surat Nomor 005/211/DPRD/IX/2021 perihal undangan rapat dan surat Nomor 005/1214/DPRD/IX/2021 perihal undangan paripurna per tanggal 14 September 2021 telah melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 169 ayat 2 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, jika rancangan perubahan KUA-PPAS dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berkenan.

Rapat Banmus per tanggal 14 September 2021 terkait penyusunan agenda dan jadwal pembahasan KUA-PPAS tahun 2021 hanya dihadiri oleh pimpinan dan 5 orang anggota yang terdiri dari 3 Fraksi.

Namun kehadiran Manaek Hutasoit dalam rapat Banmus tidak sah, karena dia telah ditarik dari keanggotaan Banmus oleh Fraksi Golkar. Sehingga rapat Banmus tidak memenuhi qorum sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2018 dan Tata Tertib (Tatib) DPRD.

Menurut Dion, anggota legislatif itu mewakili aspirasi masyarakat untuk pembangunan dan seharusnya menunda niat menolak karena akan memberatkan rakyat.

“Jadi sudahlah dahulukan lah kepentingan rakyat, karena untuk itu lah DPRD didaulat rakyat,” katanya.

Dion mengatakan, di masa pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi ini, banyak rakyat kesulitan. Namun, jika berdampak positif pembangunan ekonomi tingkat produksi meningkat.

Sebab, salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah kenaikan Gross Domestic Product (GDP). Konsep GDP secara makro diartikan sama dengan output atau produksi, yaitu produksi barang dan jasa.

Dengan adanya pembangunan ekonomi, maka perekonomian akan mengalami perkembangan, berupa peningkatan akan produk barang dan jasa.

Selain itu, kata Dion, dengan adanya peningkatan produksi barang dan jasa, akan membuat masyarakat semakin terbuka untuk melakukan berbagai pilihan.

“Kebebasan ini tentu menguntungkan. Sebab masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang disukainya,” terangnya.

Lebih lanjut Dion menyampaikan, pembangunan ekonomi merupakan proses yang terjadi dalam jangka panjang. Karena bersifat jangka panjang, maka perubahan yang terjadi akibat pembangunan ekonomi tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga akan berdampak pada perubahan di bidang sosial dan ekonomi.

“Yang direalisasikan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan mengakibatkan perekonomian masyarakat berkembang. Perekonomian yang berkembang, secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat secara otomatis juga mengalami peningkatan.

Untuk itu, ia berharap di tahun mendatang DPRD harus memikirkan masa depan masyarakat. Menurutnya, DPRD bersama pemerintah harus bisa bersinergi.

“Bagaimana caranya, perlu berdialog dan menanggalkan ego pribadi dan kelompok dengan mendahulukan kepentingan yang lebih besar yaitu kemajuan daerah Humbahas,” harapnya. (DS)