Siantar, Lintangnews.com | Masyarakat terdampak Covid-19 (Virus Corona) yang ingin mengambil bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dari kelurahan diminta untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah, dengan tetap menjaga jarak dalam menerima bantuan.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Siantar, Ferry SP Sinamo usai memantau pembagian sembako di Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Sabtu (16/5/2020).
“Ketika kita bersama-sama mematuhi anjuran pemerintah untuk memata rantai penyebaran Covid-19, maka percayalah, virus ini akan segera berakhir,” tutur Wakil Ketua Komisi II DPRD Siantar ini.
Ferry juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberi masukan.
Usai memberikan himbauan, anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Siantar ini ditemui sejumlah warga menyampaikan aspirasinya terkait pengurusan program pemerintah.
Mendengar beberapa aspirasi masyarakat, Ferry meminta kepada Sutrisno selaku Lurah Naga Pita untuk menindak lanjuti laporan warga tersebut.
Menanggapi hal ini, Sutrisno menyanggupi aspirasi warga dan berjanji untuk menindaklanjutinya.
Dipastikan Ferry, dirinya sebagai Anggota DPRD Siantar yang terpilih dari Kecamatan Siantar Martoba dan Kecamatan Siantar Sitalasari akan selalu dekat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. “Silahkan sampaikan aspirasinya kepada kami, agar disampaikan ke pemerintah. Itu lah tugas kami,” ujarnya.
Seperti diketahui, dalam bantuan kedua ini, itemnya agak berbeda dengan pembagian sebelumnya. Dari pengamatan, ada 6 jenis yang dibagikan, yakni beras 10 kg merek Peridot beras medium, minyak makan merek Mirna 1 bungkus, telir 30 butir, Inter Mie 20 bungkus, garam 500 gram dan gula 1 kg.
Salah seorang warga memberi tau jenis bantuan yang didapatnya. Ia juga mencoba menghitung harga seluruh bantuan yang bersumber dari APBD Siantar ini. “Hanya saja ini, harga eceran Pak. Kalau harga distributor pasti beda,” sebut ibu 3 orang anak ini kepada Ferry.
Menanggapi hal ini, Ferry mempertanyakan total bantuan yang diberikan kepada warga yang terdampak.
“Dari hitung-hitungan warga, jika disesuaikan dengan jumlah bantuan per Kepala Keluarga (KK) yakni sebesar Rp 200 ribu, maka masih terjadi selisih harga,” tutupnya. (Elisbet)
