Pembentukan 5 Jabatan Kabag Pemkab Simalungun Berpotensi ke Ranah Hukum

51
Anggota DPRD Simalungun, Bernhard Damanik.

Simalungun, Lintangnews.com | Pembentukan 5 jabatan Kepala Bagian (Kabag) pada Pemkab Simalungun berpotensi terseret ke ranah hukum.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Simalungun, Bernhard Damanik, Kamis (16/1/2020) seusai mengikuti rapat dengar pendapat di ruang Badan Anggaran (Banggar).

“Dasar hukum pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu apa, anggarannya dari mana. Kita pastikan anggarannya tidak ada. Dan berpotensi ke ranah hukum,” tegasnya.

Menurut Bernhard, pada tahun 2019 lalu, legislatif bersama eksekutif sudah membahas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tentang Struktural pada OPD.

“Kita tidak ada membahas pertambahan Kabag pada Sekretariat Daerah. Tetapi hanya pertambahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora),” ungkapnya.

Menurutnya, jika Bupati melakukan penambahan jabatan struktural pada Sekretariat Daerah, maka dinyatakan itu adalah OPD yang melanggar hukum.

Bernhard mengatakan, saat ini Bupati melakukan pelanggaran Perda karena memang dasar hukum pembentukan OPD itu memang tidak ada

“Dasar hukum dalam pembentukan OPD tersebut dan anggarannya darimana. Dan kita pastikan anggaran OPD itu tidak ada. Dan berpotensi ke ranah hukum. Jika

mereka mengusulkan kita menolak, karena seharusnya setuju dulu dasar hukumnya di Perda dan lain-lain, baru ditampung anggarannya,” tukasnya.

Diketahui Pemkab Simalungun dalam hal ini Bupati JR Saragih ada menambahi sebanyak 5 jabatan Kabag. Dari lima jabatan Kabag yang ditambahi, di antaranya yakni, Kabag Kesra, Kabag Pemanfaatan, Kabag Humas, Kabag Protokoler dan Kabag Kerja Sama.

Dan terhitung per 3 Januari 2020 kelima jabatan Kabag mulai diberlakukan. Penambahan kelima jabatan Kabag itu atas perintah Bupati, JR Saragih.

“Bupati yang perintahkan. Waktu di rumah dinas juga habis menghadiri Natal di Tiga Balata sudah disampaikan Bupati juga mengenai penambahan,” tukas sumber.

Penambahan Lima Kabag Sesuai Perbup Nomor 41 Tahun 2019

Hal tersebut disampaikan Kabag Hukum Pemkab Simalungun, Franky Purba di ruang kerjanya, Kamis (16/1/2020) menanggapi konfirmasi wartawan.

 

“Kalau kemarin Perda Nomor 4 terus Perda Nomor 7. Sekarang Perda Nomor 3 tahun 2019. Isinya hanya menjelaskan dinas dinas ini adalah tipe A tipe B. Terkait dengan pertambahan Kabag itu ada di Peraturan Bupati (Perbup),” paparnya.

“Perda kan secara normatif nama dinas dan tipenya. Terus tipenya tipe A. Kalau tipe A itu memungkinkan dia maksimal. Perbup nya ada. Jadi Kabag Kabag itu seluruhnya ada di Perbub. Seluruh Kabupaten semuanya Perbup/Perkada (Peraturan Kepala Daerah). Perda itu mencakup normative,” paparnya.

Lanjut Franky, Perbup Nomor 41 Tahun 2019 terkait perubahan kedua atas Perbup Nomor 23 Tahun 2016.

“Itu perubahan kedua. Akibat adanya perubahan. Gak ada Perda nya. Artinya begini, kenapa kita buat Perda Nomor 3 Tahun 2019. Karena ada masuk Permendagri ini. Masuk kebijakan memunculkan PSDA. Masuk karena kebijakan kita memuncul kan Dispora. Kita ubah karena itunya dasarnya kami ajukan Perda itu,” tukas Franky. (Zai)