Pemkab Humbahas Biarkan 7 Perusahaan Stone Crusher Beroperasi Tanpa IUI

Perusahaan stone crusher. (Ilustrasi).

Humbahas, Lintangnews.com | Ada sebanyak 7 perusahaan industri pemecah batu (stone crusher) yang sudah beroperasi di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), ternyata belum mengantongi Izin Usaha Industri (IUI).

Salah satunya, perusahaan crusher milik anak anggota DPRD Humbahas, CV Bukit Tjahaya yang berlokasi di Jalan Batuharang Baniara, Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintong Nihuta.

Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMP2TSP) Rudolf Manalu, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Perizinan, Sunaryo Sinaga mengungkapkan, dari 15 perusahaan industri pemecah batu, sebanyak 7 perusahaan yang belum mengantongi IUI.

Di antaranya, CV Bukit Tjahaya milik anak anggota DPRD Humbahas dengan bidang usahanya disebutkan pembangunan industri pemecah batu kapasitas 5.000 m³ per tahun.

Lalu CV Sumber Makmur Utama beralamat di Lobi Gambiri Desa Sosorgonting, Kecamatan Dolok Sanggul, dengan bidang usahanya sebagai industri pemecah batu kapasitas 12.000 m³ per tahun.

Kemudian, CV Sumber Batu, berlokasi di Jalan Dolok Sanggul-Siborongborong Desa Sosorgoting, Kecamatan Dolok Sanggul, dengan bidang usaha industri pemecah batu kapasitas 12.000 m³ per tahun.

PT Martel Karya Sumatra, bertempat di Jalan Pancing Baniara Desa Nagasaribu I, dengan bidang usahanya, industri pemecah batu kapasitas 5000 m³ per ahun dan aspal mix kapasitas 4000 m³ per tahun.

Berikutnya, CV Sipalaki berlokasi di Pakkat Dolok Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, dengan bidang usaha sebagai industri pemecah batu kapasitas 10.000 m³ per tahun dan penyaringan pasir kapasitas 1000 m³ per tahun.

CV Bangkit Jaya, bertempat di Banjar Tonga-Tonga Desa Nagasaribu I, dengan bidang usaha industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga.

Terakhir, CV Cahaya Tambang di Jalan Sidikalang Km 14 Desa Hutajulu, Kecamatan Pollung, dengan bidang usaha industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga.

Menurut Sunaryo, dari perusahaan itu yang belum mengantongi izin sudah beroperasi sejak beberapa tahun. Pihaknya berharap, agar pengusaha crusher segera mengurus izin sebagai syarat utama bisa beroperasi.

“Kita setiap tahun terus menyurati mereka (pemilik perusahaan stone crusher), agar segera menaati kewajiban dalam kepemilikan seluruh izin, seperti IUI,” ungkap Sunaryo, Rabu (20/10/2021).

Namun, sampai saat ini pihak perusahaan enggan mengurusnya. Dan masalah penindakan, lanjut Sunaryo, pihaknya menyerahkan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Terkait penindakan tak berizin merupakan wewenang Satpol PP dan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri (Kopedagin) sebagai bidang industri,” tegasnya.

Disinggung hasil produksi dijual sementara belum memiliki izin usaha industri, apakah tidak ilegal, Sunaryo membenarkannya. Selain itu, setiap hasil produksi yang tidak memiliki IUI, hasilnya tidak dapat dijual.

Terpisah, Kabid Perindustrian Dinas Kopedagin, Dasmeanus Lumbantoruan membenarkan ada perusahaan stone crusher belum mengantongi IUI dan sudah beroperasi.

Ia mengatakan, pihaknya bersama tim koordinasi antara lain Dinas PMP2TSP dan Satpol PP sudah berulang kali mendatangi, dengan menghimbau untuk mengurusnya.

“Jadi terkait penindakan, itu bukan dari kami sebagai bidang teknis (industri-red), tetapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP,” ucapnya saat dihubungi.

Terkait hasil produksi dijual sementara belum memiliki IUI, menurut Dasmeanus, telah menyalahi aturan yang berlaku, bukan berarti bisa seenaknya beroperasi. Mengingat ini negara hukum, segala sesuatu yang sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dipatuhi.

“Karena itu tupoksi mereka penegak Peraturan Daerah (Perda),” kata Dasmeanus.

Dikatakan Dasmeanus, pihaknya sifatnya sebagai penerbitan kelayakkan industri untuk dilanjutkan kepengurusan izin usaha industri dari Dinas PMP2TSP.

“Survei dengan sesuai kelengkapan industri dengan beberapa indikator sesuai dengan izin industrinya. Dan, setelah lengkap, dan layak, kami membuat surat kelayakkan,” ungkapnya.

Disinggung, rugi tidak pemerintah, jika perusahaan tidak memiliki IUI sementara sudah beroperasi, menurutnya pasti dirugikan.

Dikatakannya, hal itu dikarenakan IUI atau kontraknya, akan diketahui berapa kapasitas atau produksi dan kewajiban kepada pajak daerah.

“Baru dari segi transparansinya. Karena dari kontraknya jelas itu, kalau segini kontraknya berapa kewajiban pajaknya. Sementara kalau tidak ada, kan tidak transparansi itu,” katanya.

Dirinya berharap, bagi perusahaan untuk sadar mematuhi peraturan.

“Kita menghimbau pihak perusahaan tentunya harus sadar lah sebagai warga yang baik. Karena, mereka mencari untung dari situ (usaha stone crusher) sebenarnya,” paparnya mengakhiri. (DS)