Pemkab Humbahas Kembali Raih WTP dari BPK Perwakilan Sumut

Samosir, Lintangnews.com | Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, Selasa (7/5/2019) kemarin di Medan.

Dokumen WTP itu diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, VM Ambar Wahyuni kepada Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor.

Ikut hadir dalam penyerahan WTP itu antara lain, Ketua DPRD Humbahas, Manaek Hutasoit, Wakil Ketua Jimmy T Purba dan Marsono Simamora, Sekda Tonny Sihombing, Asisten Administrasi Umum dan Kesra, Janter Sinaga, Inspektur BP Siahaan, Kepala BPKPAD, Jhon Harry Marbun dan Sekwan, Parlindungan Simamora, termasuk Kabag Protokol Sabar Lampos Purba.

Lampos Purba menjelaskan, WTP yang diperoleh Pemkab Humbahas merupakan 3 tahun terakhir secara berturut-turut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan partisipasi semua pihak atau lapisan masyarakat di Humbahas. Sehingga prestasi yang diraih dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Gubsu Edy Rahmayadi, Kepala BPK RI, VM Ambar Wahyuni, Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor, Ketua DPRD Manaek Hutasoit dan lainnya foto bersama saat menerima WTP.

“Meraih opini WTP merupakan buah dari kerja keras seluruh tim yang menyajikan laporan keuangan secara akuntabel dan transparan. Sehingga 3 tahun terakhir ini, Pemkab Humbahas menerima 3 kali WTP secara berturut-turut, ini semua dipersembahkan untuk masyarakat,” ujar Lampos Purba, Jumat (10/5/2019).

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi telah menyerahkan penghargaan kepada 8 Kabupaten/Kota se-Sumut yang dinilai berprestasi berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2017.

Penghargaan diserahkan saat upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) keXXIII tahun 2019 di Medan, Senin (29/4/2019) lalu.

Salah satu penghargaan itu diserahkan kepada Bupati Dosmar Banjarnahor sebagai peringkat ke 2 se Sumut atas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil validasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). (akim).