Pemko Tebingtinggi Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Gubsu, Edy Rahmayadi menyerahkan penghargaan yang diterima Wakil Wali Kota, Oki Doni Siregar.

Tebingtinggi, Lintangnews.com | Wakil Wali Kota Tebingtinggi, Oki Doni Siregar menerima penghargaan tertinggidalam keterbukaan informasi publik dengan katagori sebagai Badan Publik Informatika.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi dalam kegiatan penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun 2019 oleh Komisi Informasi Sumut, Jumat (25/10/2019) di Grand Aston City Hall, Kota Medan

Selain Kota Tebingtinggi, yang menerima penghargaan dari Komisi Informasi Sumut yakni, Pemko Medan, Pemko Binjai, Pemkab Pakpak Bharat, Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta), Pemkab Mandailing Natal (Madina), Pemkab Serdang Bedagai (Sergai), Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Pemkab Labuhanbatu.

Oki Doni menyampaikan apresiasi dan rasa bangga akan apa yang telah dicapai Pemko Tebingtinggi dalam menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Tahun lalu kita masih menerima sertifakat sebagai peserta monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Namun tahun ini, Tebingtinggi keluar sebagai urutan teratas dari antara Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dengan status infotrmatif. Intormatif ini adalah status tertinggi dalam keterbukaan informasi publik,” paparnya.

Ketua Komisi Informasi Sumut, Robin Simbolon menyebutkan, keterbukaan informasi publik sudah sangat menggembirakan, serta on the right track. Dirinya juga meminta agar menaikkan komitmen dan mengutamakan keterbukaan informasi bagi seluruh masyarakat, agar dapat mengetahui informasi tentang pemerintahan didaerahnya.

Berdasarkan kategori yang diberikan Komisi Informasi Pusat, Kabupaten Sergai meraih penghargaan kategori Cukup Informatif dari 33 Kabupaten/Kota yang dinilai sesuai penilaian dan visitasi serta peninjauan langsung ke lapangan.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana menuturkan, Komisi Informasi adalah pelaksana dari UU Nomor 14 Tahun 2008, yang mengandung makna bahwa Komisi Informasi tingkat nasional maupun Kabupaten/Kota hukumnya wajib melaksanakan UU KIP tersebut.

“Bagaimana mungkin bisa dilaksanakan keterbukaan informasi publik, jika badan publik nya tidak memahami UU tersebut. Sehingga masyarakat tidak mengetahui hak asasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berguna bagi dirinya, disitulah tugas Komisi Informasi di seluruh Indonesia,” paparnya.

Sementara Gubsu mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan itu sebagai tindak lanjut atas niat memberikan keterbukaan informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebab informasi yang benar dan waktunya benar akan sangat baik dan menjadikan para investor masuk khususnya ke Sumut ini.

“Jika informasi yang sampai ke masyarakat itu salah, tentu akan mengakibatkan hal yang negatif khususnya investasi yang harusnya jadi bisa gagal. Dampaknya adalah pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, termasuk pada jumlah Upah Minimum Daerah,” paparnya.

Edy juga berharap, kapasitas untuk membuka informasi hendaknya selaras dengan kepentingan dan harkat derajat masyarakat, agar berguna dan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Mari lah kita manfaatkan informasi sesuai dengan kepentingan membangun daerah, khususnya Sumatera Utara yang bermanfaat. Bukan memanfaatkan informasi itu untuk hal yang tidak sesuai dengan kepentingannya,” papar Gubsu. (Purba)