Pencairan Proyek Kantor Dinas PMPTSP Asahan Capai 80 Persen, Ini Penjelasan Sekdis PKAD

Realisasi proyek pembangunan kantor Dinas PMPTSP Pemkab Asahan hingga Senin (1/3/2021).

Asahan, Lintangnews.com | Belum selesainya proyek pembangunan kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Asahan tahun 2020, dengan nilai kontrak hasil penawaran sebesar Rp 6,813.040.428, saat ini terkena sanksi denda, sehingga pencairannya mencapai 80 persen.

Kepala bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Asahan, Suratno beberapa waktu lalu tidak banyak memberikan keterangan soal bangunan kantor Dinas PMPTSP tersebut.

“Benar itu tender dan kegiatan pembangunan terkena sanksi denda,” ujarnya seraya tidak menyebutkan secara signifikan berapa jumlah denda yang dialami pihak rekanan.

Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  (PKAD) Pemkab Asahan, Sri Lusi Masdiany yang juga Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) mengatakan, pembangungan proyek itu sudah dicairkan 80 persen.

“Itu sudah dicairkan 80 persen dari nilai kontrak,” ungkap Sri Lusi kepada lintangnews.com, Senin (1/3/2021).

Sri Lusi menjelaskan, pada tanggal 16 September 2020 lalu rekanan mengajukan berkas untuk mengambil uang muka atau panjar sebesar Rp 1.362.608.086. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2020, sesuai dengan termin mengambil uang sebesar Rp 4.087.824.256.

“Total uang yang sudah diambil mencapai Rp 5,450.432.342 atau 80 persen. Lalu sisanya yang saat ini Rp 1,3 miliar atau 20 persen masih tertahan,” ujarnya.

Mengenai denda yang dikenakan, Sri Lusi tidak bisa menyebutkan dengan pasti apakah proyek itu terkena sanksi atau tidak. “Kalau pun terkena denda, kemungkinan itu akan dibayarkan pada P-APBD 2021,” ujarnya. (Heru)