Penebangan Pinus oleh Anggota DPRD Toba Rugikan Masyarakat Sibide

Warga dan wartawan di lokasi penebangan kayu pinus di Dusun I Desa Sibide, Kecamatan Silaen.

Toba, Lintangnews.com | Penebangan kayu pinus di Areal Pengguna Lain (APL) seluas 62 hektar di Dusun I Desa Sibide, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba diprotes warga.

Ini karena diduga telah merusak akses jalan Desa yang dibangun dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan kini hancur total.

Kepala Desa (Kades) Sibide, Marijin Pangaribuan mengatakan, luas lahan pinus di Desa nya 62 hektar. Namun dia hanya memberikan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk ditebang seluas 16 hektar.

Dirinya mengakui, penebangan pohon pinus itu diberikan kepada anggota DPRD Toba, Tua Parasian Silaen, dengan luas SKT 16 hektar.

“Dalam perjanjian kami, untuk 1 kubik kayu mereka akan bayar 60 ribu perr kubik kayu yang keluar usai ditebang,” sebutnya, Kamis (4/11/2021).

Sementara itu warga Dusun 1, Jakson Panjaitan mengatakan, penebangan pinus sudah ada kesepakatan antara masyarakat dengan anggota dewan dari Partai Demokrat, Tua Parasian Silaen.

“Kalau untuk mengerjakan sudah setuju, tetapi kami ada keluhan karena pengerjaan penebangan kayu itu sudah merusak akses jalan yang dibangun dari ADD,” sebutnya.

Menurutnya, biaya untuk memperbaiki akses jalan yang dirusak oleh alat berat belum dibayar. Bahkan uang kayu masih sebesar Rp 19.000.000 dibayarkan.

“Sementara kayu sudah mulai habis ditebang. Bahkan ijin penebangannya hingga saat ini kami tidak tau,” ucap pria paruh baya ini saat diwawancara.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Ranto Panjaitan. Dia mengatakan, merasa dirugikan karena telah merusak lingkungan, juga akses jalan menuju ke lahan pertanian mereka.

“Selain itu, saluran air menuju ke persawahan kami mereka terputus akibat dilalui kendaraan angkutan pengangkut pinus,” paparnya.

Dia menuturkan, akses jalan yang biasa dilalui saat ini sudah hancur total, bahkan saluran air ke sawah tersumbat. “Tanaman seperti pohon kopi kami banyak yang tertimpa akibat pinus yang ditebang,” keluh Ranto.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Toba, Bangun Siagian mengatakan, belum menerima surat keberatan dari masyarakat terkait kerusakan lingkungan diakibatkan penebangan kayu pinus di Desa Sibide.

“Ada 6 persyaratan dalam surat permohonan yang diajukan pengelola kayu pinus ke Dinas Lingkungan Hidup. Apabila melanggar kita akan kenakan sanksi kepada pengelola sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Salah satu warga Toba yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan, seharusnya penebangan pinus harus melihat dari sisi lingkungannya, sehingga tidak merugikan masyarakat.

“Dalam penebangan hutan itu seharusnya DPRD Toba harus menyurati yang bersangkutana. Jangan karena sesama anggota dewan tidak berani melakukan tindakan. Karena DPRD itu adalah pilihan rakyat, bukan pilihan sesama anggota dewan,” tukasnya.

Menurutnya, Partai Demokrat juga harus berani melakukan tindakan kepada kader partai. Artinya jangan melindungi anggota DPRD itu dan bila perlu berani melaporkan kejadian itu pada Ketua Umum Partai Demokrat. (Frengki)