Pengacara Yusril Ihza Mahendra, Pasangan Asri Minta Pemungutan Suara Ulang di 7 TPS  

Yusril Ihza Mahendra.

Labuhanbatu, Lintangnews.com | Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar (Asri) menggunakan jasa pengacara Yusril Ihza Mahendra didampingi Adria Indra Cahyadi, Eddi Mulyono, Muhammad Dzul Ikram, Khairul Fadli, Elfano Eneilmy, Yusmarini dan Halomoan Panjaitan.

Tujuannya untuk mengajukan gugatan hasil pleno rekapitulasi penghitungan pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Labuhanbatu pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal  27 April 2021 terhadap KPUD setempat. Selanjutnya meminta PSU di 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril Ihza Mahendra selama ini dikenal pengacara bertangan dingin dan menurut informasi banyak kliennya merasa puas menggunakan jasanya sebagai kuasa hukum.

Pemohon Asri keberatan atas keputusan KPUd Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021 tertanggal 27 April 2021.

Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPUD Labuhanbatu. Sebab menurut pemohon, terdapat praktik kecurangan atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara mereka secara signifikan dan menguntungkan paslon lain.

“Bahwa terjadinya pelanggaran dan kecurangan pada saat proses PSU telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung merugikan perolehan suara sah pemohon dan berkontribusi langsung kepada perolehan suara paslon nomor urut 02, Erik Atrada-Ellya Rosa yang mengungguli perolehan suara PSU,” tulis materi gugatan yang diajukan kuasa hukum Asri ke MK seperti yang dikutip wartawan, Jumat (30/4/2021) .

Dalam petitum pengajuan permohonan pemohon terhadap KPUD disebutkan berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, pemohon mohon pada Hakim MK untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu
    Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Selasa, 27 April 2021 pukul 12.15 WIB adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 7 TPS Kelurahan/Desa di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :
  1. TPS 5, TPS 7, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.
  1. TPS 9, dan TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara.
  1. TPS 14 Kampung Nelayan Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu
  2. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu kuasa hukum Asri, Halomoan Panjaitan membenarkan materi gugatan itu.

Pengacara Partai Golkar Labuhanbatu dan Provinsi Sumatera Utara yang sejak awal mendampingi Asri ini menyatakan, dirinya satu dari bagian tim kuasa hukum yang diketuai Yusril Ihza Mahendra.

“Ya, saya salah satu tim kuasa hukum dari pasangan Asri. Juga kuasa hukum Partai Golkar Labuhanbatu dan Sumut,” tegas pemilik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bela Rakyat Indonesia ini.