Pengangkatan ASN Humbahas Jadi Penjabat Kades Dinilai Tak Sesuai Surat Edaran BKN

Kantor BKD Pemkab Humbang Hasundutan.

Humbahas, Lintangnews.com | Menyikapi adanya beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa (Kades), ternyata tidak sesuai dengan surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) omor 4/SE/XI/2019 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat Menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pembela Kemerdekan Rakyat (Pakar) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sudirno Lumbangaol, Kamis (15/4/2021) di Dolok Sanggul.

Dikatakan Sudirno, pengangkatan sebanyak 85 orang ASN di lingkungan kerja Pemkab Humbahas ada yang tidak sesuai dari surat edaran BKN itu. Apalagi, sebutnya, pengangkatan ASN itu dibebaskan sementara dari jabatanya.

“Bunyi surat edaran itu apabila terdapat ASN yang dipilih atau diangkat menjadi Kades atau perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak sebagai ASN,” paparnya.

Sudirno mengatakan, pengangkatan ASN harus dapat memenuhi salah satu syarat pemberian kenaikan gaji berkala, penilaian kerja yang dipilih atau diangkat menjadi Kades atau Perangkat Desa diberikan oleh pejabat pengawas Seksi Pemerintahaan pada kantor Kecamatan.

“Ini justru banyak dari kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diangkat menjadi Pj Kades. Apalagi, setelah diangkat tidak dibebaskan sementara dari jabatannya. Contohnya, salah sorang ASN di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjabat Kasubag Keuangan diangkat menjadi Pj Kades Sampean tanpa dibebaskan sementara dari jabatannya,” katanya.

Lanjut Sudirno, ini juga tidak sesuai aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada pasal 6A ayat 1.

Menurut Sudirno, pengangkatan 85 orang ASN itu dapat dicabut oleh Bupati Dosmar Banjarnahor, jika dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Ini karena tidak sesuai surat edaran BKN dan Permendagri,” tukasnya.

Kata Sudirno, ASN yang telah mengabdi di lingkungan kerjanya harus fokus. Karena mereka juga sudah disumpah dari PNS dan dari jabatan untuk diembannya. “Seharusnya mereka fokus bekerja dan mengabdi sesuai abdi negara,” tandasnya.

Sementara itu Kepala BPBD Humbahas, Tumbur Hutagaol membenarkan ASN bernama Romauli menjabat Kasubag Keuangan sebagai Pj Kades Sampean. Namun kata dia, dalam pengusulan Romauli bukan dari dirinya ke kantor Camat Dolok Sanggul. ” Tidak,” singkat Tumbur melalui pesan WhatsApp (WA).

Kepala BKD : Tak Perlu Dibebaskan Tugaskan dari Jabatan

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Humbahas, Domu Lumbangaol mengaku, pengangkatan ASN menjadi Kades adalah tugas tambahaan yang diberikan pimpinan kepada ASN sesuai regulasi.

Dan itu menurutnya, ASN yang memiliki jabatannya tidak perlu dibebaskan dari posisinya. “Tidak perlu. Dan tupoksi jabatan defenitifnya dan tugas tambahan dapat terlaksana dengan baik,” ujar Domu melalui pesan singkat.

Disinggung apakah BKD tau proses pengangkatan ASN menjadi Pj Kades, Domu justru mengelak. “Itu lebih tau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP2A). Dan itu usulan dari Camat ke Bupati melalui Dinas PMDP2A,” ujar Domu.

Selain mengelak, Domu mengatakan, bahwasanya pengangkatan itu pihaknya tidak perlu terlibat. “BKD tidak perlu terlibat sesuai regulasi,” tampiknya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas PMDP2A, Frans Pasaribu menjelaskan, sebanyak 85 orang ASN mendapat tugas tambahaan menjabat sebagai Pj Kades.

Dari tugas tambahan ini, 85 orang ASN itu sudah mulai bekerja dari tahun 2020 dan 2021, serta menggantikan Kades yang sudah tidak lagi aktif atau habis periodenya. (DS)