Pengusaha Keramba Jaring Apung Tuntut Kompensasi Janji JR Saragih

Bupati JR Saragih memberikan keterangan terkait pembongkaran Keramba Jaring Apung (KJA) di Perairan Danau Toba, tepatnya di Dusun Sualan Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun.

Simalungun, Lintangnews.com | Para pengusaha dan petani Keramba Jaring Apung (KJA) yang tergabung dalam Asosiasi Dearma Haranggaol masih menunggu sejauh apa penertiban dan pemangkasan KJA di wilayah Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun.

Ketua Assosiasi Dearma Haranggaol, Pieter Damanik didampingi Sekretaris, Chandra Purba menyampaikan rasa kecewa terhadap apa yang disampaikan Camat Haranggaol Horison, Elisye Sinaga tentang mantan Bupati Simalungun, Jopinus Ramli Saragih yang akrab dipanggil JR itu menjanjikan akan mengganti rugi sebesar Rp 5 juta per unit KJA.

“Pada pertemuan 12 April 2021, menurut Ibu Camat ada perintah dari Bupati (JR Saragih) untuk langsung eksekusi 40 persen KJA. Hal itu akan dilaksanakan pada Rabu, 14 April 2021dengan memberikan kompensasi Rp 5 juta per unit dan ikan di dalam keramba akan dilepas ke Danau Toba, dengan memberikan ganti untung sesuai timbangannya dikali harga pasar,” kata Pieter, Kamis (29/04/2021).

Namun menurut Pieter, yang disampaikan Camat Haranggaol Horison hanya sebatas harapan atau ibarat kata tidak ada penipuan yang lebih besar dari janji tak ditepati.

“Nyatanya kebijakan atau informasi yang disampaikan Camat itu tidak pernah direalisasikan sampai masa jabatan JR Saragih sebagai Bupati berakhir pada 21 April lalu,” papar Chandra.

Saat pemangkasan KJA di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Selasa dan Rabu (14-15/4/2021disebut-sebut Bupati memberikan kompensasi tunai sebesar Rp 5 juta per unit. Saat itu ada 171 unit keramba yang dipangkas.

Mendengar informasi dimaksud dan untuk memastikan ganti rugi dalam hal pemangkasan itu, mereka langsung bertanya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui tim dan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Pemkab Simalungun.

“Mereka menjelaskan tidak ada intruksi soal ganti rugi dengan nominal Rp 5 juta,” kata Pieter menirukan yang diucapkan pihak Kementerian KKP.

Kemudian Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Pemkab Simalungun, Dian Jan Hotdin Malau, juga memberikan informasi, jika tidak ada sama sekali alokasi anggaran untuk ganti rugi.

Selanjutnya Pieter menyampaikan, bahwa Sere Alina Tampubolon dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian KKP memberikan komentar terkait hal itu, kenapa Bupati lama meninggalkan bom waktu bagi Bupati yang baru.

Mendengar itu, Asosiasi Dearma mengecam keras kebijakan yang tidak pasti, sebab petani dan pengusaha KJA Haranggaol sampai saat ini masih menunggu.

“Padahal kami sudah ingin action dalam pemangkasan, tetapi apa daya, keputusan hanya diucapkan tidak ada hitam di atas putih (perjanjian tertulis dari pihak petani dan pengusaha KJA dengan Pemkab Simalungun). Kami selaku Badan Pengurus Harian Asosiasi Dearma Haranggaol yang selalu berusaha menjembatani kepentingan masyarakat KJA dengan pihak pemerintah pembuat kebijakan sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan itu,” kata Pieter.

Dirinya berharap, pemerintah dapat membuat kebijakan agar KJA dengan parawisata dapat berdampingan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2014.

“Kami mendukung semua kebijakan yang diambil pemerintah guna mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas dengan menyelaraskan keberadaan usaha KJA sesuai peraturan dan zonasi yang sudah diatur dalam Perpres dan Surat Keputusan (SK) Gubernur 188/2017,” kata Pieter.

Sebelumnya, kata Pieter, pada Sabtu (10/4/2021), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Haranggaol Horison mendatangi warga untuk sosialisasi pemangkasan 30 persen KJA. Termasuk menentukan jadwal untuk pengurangan secara bertahap sesuai dengan jadwal panen pemilik KJA. (Zai)