Setara Institute: Nyatakan KKB Papua Teroris, Pemerintah Cari Jalan Pintas

Ketua Setara Institute, Hendardi.

Jakarta, Lintangnews.com | Setara Institute menilai, pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris menggambarkan ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua.

Selain itu, pelabelan tersebut merupakan ekspresi sikap putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua.

“Bukannya membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan Papua,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi dalam keterangan pers, Kamis (29/4/2021).

Selain kontra produktif, menurut dia, pilihan tersebut juga mempercepat dan memperpanjang spiral kekerasan. “Langkah pemerintah juga rentan menimbulkan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang serius,” tukasnya.

Hendardi menambahkan, pilihan itu sama seperti penamaan KKB yang merupakan produk negara Penamaan sebagai teroris juga dilakukan negara untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif dan pembenaran operasi secara massif di Papua.

“Pelabelan kelompok perlawanan di Papua tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang,” ujarnya.

Dia mengemukakan, kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini lebih dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari rakyat setempat. Selain kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan sebagai kendala utama.

“Pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk Jokowi atas Papua,” kata Hendardi.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pelabelan teroris pada KKB akan menimbulkan implikasi. Antara lain pertama, pelabelan ini menutup ruang dialog Jakarta-Papua yang direkomendasikan oleh banyak pihak sebagai jalan membangun perdamaian.

Kedua, meningkatnya eskalasi kekerasan yang berdampak langsung pada rakyat Papua seperti terpaksa mengungsi untuk mencari selamat, kehilangan penghasilan ekonomi, anak-anak tidak bersekolah, kesehatan dan sanitasi lingkungan terganggu serta hal lain-lain.

Ketiga, pelabelan terorisme membuka terjadinya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum, mengingat tidak jelasnya definisi siapa yang dinyatakan teroris.

Hendardi mengatakan, pilihan Jokowi melabeli KKB Papua sebagai teroris dan dampak lanjutan yang akan terjadi berpotensi menutup kesempatan Jokowi dan pemerintah untuk membangun Papua secara humanis, sebagaimana yang dijanjikannya dalam berbagai kesempatan.

Menurut dia, pilihan realistis bagi Papua adalah penyelesaian secara damai dimulai dengan kesepakatan penghentian permusuhan, membangun dialog dan susun skema-skema pembangunan yang disepakati.

“Revisi UU Otonomi Khusus Papua bisa menjadi momentum mendialogkan isu-isu krusial Papua, termasuk soal penanganan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah secara resmi melabelkan KKB di Papua sebagai organisasi teroris.

Pelabelan organisasi teroris terhadap KKB sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dalam konferensi pers yang dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021). (Edo)