Peniadaan Fee Proyek Tidak akan Dicatatkan di RPJMD, Ini Tanggapan Ketua Bapemperda DPRD Simalungun  

Ilustrasi.

Simalungun, Lintangnews.com | Jika ada kesepakatan bersama, peniadaan fee proyek tidak akan dicatatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun.

Meskipun penghapusan fee proyek itu adalah bagian dari visi misi dan program dari Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Simalungun, Lindung Samosir melalui telepon selulernya, Minggu sore (10/10/2021).

“Jika ada kesepakatan bersama, peniadaan fee proyek tidak dimuat pada RPJMD. Meski itu bagian visi misi dan program Bupati,” tegasnya.

Sebelumnya, Bernhard Damanik selaku anggota Bapemperda mengatakan, pihaknya akan merekomendasikan kepada Pansus (Panitia Khusus) DPRD Simalungun terhadap beberapa hal. Salah satunya peniadaan fee proyek, yang tak lain adalah bagian visi misi Bupati terpilih di KPUD Simalungun beberapa waktu lalu.

“Kita kan merekomendasikan kepada Pansus terhadap beberapa hal. Salah satunya adanya fee proyek untuk dihapus oleh partai pendukung Bupati tidak diperkenankan dimasukkan dalam anggaran. Kita melihat itu usulan Bupati,” terangnya.

Menurutnya, ini menjadi pertayaan, kenapa ada keinginan dari pada tim pendukung Bupati saat ini di DPRD meniadakan itu. “Sehingga kita berharap apa yang disampaikan ke KPUD, itu yang dicantumkan di RPJMD,” imbuhnya.

Bernhard menilai, ini karena peniadaan atau penghapusan fee proyek adalah bahagian visi misi Bupati saat itu, sehingga harus dicantumkan pada RPJMD.

“Kalau peniadaan fee proyek ditolak partai pendukung, seakan akan ada itu (fee proyek). Sedangkan itu memperkuat bukti bahwa tidak ada pungutan fee proyek,” terangnya. (Zai)