Perbup JR Saragih Disebut Payung Hukum Biaya Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagori

Peserta pelatihan peningkatan kapasitas perangkat Nagori se Kecamatan Dolok Panribuan yang dibiayai dari dana desa tahun 2021.

Simalungun, Lintangnews.com | Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 Tahun 2021 yang dikeluarkan JR Saragih disebut sebagai payung hukum aksi pungutan untuk pembiayaan pelatihan peningkatan perangkat Nagori se Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.

“Pada saat sosialisasi sudah dijelaskan,” tulis Camat Dolok Panribuan, Setiaman Purba via WhatsApp (WA), kemarin.

Dia menambahkan, sosialisasi yang dimaksud dilaksanakan sebelum pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di Nagori/Desa.

Menurut Setiaman, dalam pelaksanaan pembentukan BKAD Nagori dan Kecamatan, serta pelatihan peningkatan kapasitas perangkat Nagori sedikit pun tidak ada niatnya untuk tidak melibatkan Pendamping Desa.

“Yang pasti, saya sebagai Camat tidak ada niat untuk tak melibatkan Pendamping Desa di Kecamatan. Kemarin kami sama di Nagori Negeri Dolok dalam kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT),” katanya.

Dikatakan Setiaman, dirinya mengundang Pendamping Desa melalui group WA guna menghadiri rapat, sekaligus melaksanakan pemilihan Ketua BKAD Kecamatan Dolok Panribuan, tepatnya di Hotel Agriculter Dolok Panribuan, Jumat (18/6/2021).

Sebelumnya, sumber mengatakan, semua Nagori untuk pelatihan tahap pertama anggarannya dari dana desa tahun 2021 sebesar Rp 30 juta per Nagori sudah setuju, terkecuali Nagori Gunung Mariah. “Belum diputuskan dan minta ikut di tahap kedua,” beber sumber, Selasa (13/7/2021).

Menurutnya, sebelum pelaksanaan kegiatan, secara pribadi dirinya tidak mengikuti rapat BKAD Kecamatan Dolok Panribuan.

“Cukup kaget juga karena Jumat baru selesai rapat pembentukan BKAD, Senin langsung dilaksanakan pelatihan,” ketusnya.

Lanjutnya, dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas perangkat Nagori itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kedepan tidak menjadi cacat hukum. Di antaranya, petunjuk atau dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan itu harus jelas.

“Pengurus BKAD yang terbentuk harus lengkap legal standingnya. Termasuk Surat Keputusan (SK), stempel, kas nya bagaimana dan lain lain. Lalu pemahaman BKAD akan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) nya,” jelas sumber.

Dia menuturkan, jangan karena terburu-buru melaksanakan kegiatan, sehingga lalai dengan hal-hal prinsip dasar.

“Pertanyaan kawan-kawan Pangulu terkait Surat Pertanggung jawaban (SPj) kegiatan perlu kita cermati dan dipersiapkan oleh BKAD maupun penyelenggara,” tukasnya.

Karena menurut sumber, Pangulu yang mempertanggungjawabkan dana desa. “Ini yang bisa saya sampaikan secara pribadi agar kegiatan itu tidak menjadi sorotan pihak lain, sehingga dibuat dan dipersiapkan dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, pihak Kecamatannya melaksanakan kegiatan dimaksud mengikuti petunjuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (PMPN) Pemkab Simalungun. (Zai)