Perbup Penjabaran APBD Simalungun 2018 Bertentangan dengan UU Pemda  

Ketua Komisi III DPRD Simalungun, Abu Sofyan Siregar.

Simalungun, Lintangnews.com | Peraturan Bupati (Perbup) Simalungun, JR Saragih terkait perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 sebanyak 4 kali bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal itu disampaikan pelapor Panitia Kerja (Panja), Abu Sofyan Siregar pada rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Simalungun, Rospita Sitorus didampingi Timbul Jaya Sibarani dan Saut Fao pada Senin (1/7/2019) lalu, dihadiri Sekda, Gidion Purba dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut politisi Partai PDI Perjuangan di DPRD Simalungun, Abu Sofyan Siregar, Sabtu (6/7/2019), pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yakni realisasi belanja langsung sebesar Rp 78 miliar lebih melampaui pendapatan tidak rasional sebesar Rp 503 miliar.

“Selain penatausahaan persediaan belum tertib, juga ditemukan penyajian nilai investasi jangka panjang tidak wajar, serta penata usahaan dan pencatatan aset tetap belum tertib. Juga pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai ketentuan saldo kas dana BOS sebesar Rp 3,845 miliar tak dapat diyakini kewajarannya,” ujar Abu Sofyan.

Lanjutnya dari seberang telepon seluler, pokok pokok BPK ada kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemkab Simalungun yakni, pendapatan pajak restoran atas kegiatan OPD belum disetor sebesar Rp 510 juta dan terlambat disetor Rp 124 juta

Temuan BPK, bahwa pendapatan sewa atas pemanfaatan kekayaan daerah kurang disetor sebesar Rp 210 juta. Pembayaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras anggota DPRD melebihi ketentuan sebesar Rp 19 juta. Pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 4,498 miliar. Pembayaran tunjangan transportasi anggota DPRD tidak sesuai sebesar Rp 459 juta.

Dan pembayaran honorium kegiatan pada 3 OPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 96 juta. Realisasi pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 87 juta lebih. Pelaksanaan jasa konsultan tidak sesuai kontrak sebesar Rp 96 juta, dan pengadaan perlengkapan alat pelatihan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tidak sesuai kontrak sebesar Rp 48 juta.

Abu Sofyan juga mengungkapkan, Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2018 sebanyak 4 kali itu bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Sesuai uji petik yang dilakukan BPK atas pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang (PUPPR) senilai Rp 1,757 miliar dengan metode pengadaan langsung. Kegiatan itu tidak ada ditampung dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tentang APBD TA 2018.  Atas 9 paket pekerjaan tersebut, BPK menemui kekurangan volume sebesar Rp 472 miliar atau setara dengan 26,86 persen.

“Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2017 ketika Pemkab Simalungun melakukan penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa atas pekerjaan sebesar Rp 27,6 miliar lebih, dengan kekurangan volume sebesar Rp 916 juta,” tukas Abu Sofyan. (Zai)