Perlindungan IG Potensi Daerah, Wabup Simalungun: Gali Semua Potensi untuk Dipatenkan

Pertemuan yang berlangsung antara Pemkab Simalungun dan Kanwil Kemenkumham Sumut.

Simalungun, Lintangnews.com | Pentingnya perlindungan terhadap Indikasi Geografis (IG) untuk potensi daerah, Pemkab Simalungun mengelar pertemuan dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sumatera Utara, bertempat di rumah dinas Wakil Bupati, Jalan Suri-suri Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Jumat (29/7/2021).

Pertemun itu dalam rangka menindaklanjuti surat dari Kanwil Kemenkumham Sumut Nomor: W.2.KI.09.01-11118 perihal pendampingan pengajuan permohonan kekayaan intelektual geografis di Kabupaten Simalungun.

Ini sekaligus memberikan pemahaman dan mempersiapkan pengajuan kekayaan intelektual geografis Simalungun, seperti produk pertanian, cagar budaya dan situs sejarah. Sebagai nara sumber dalam pertemuan itu dari Kanwil Kemenkumham Sumut.

Wakil Bupati, Zonny Waldi menyampaikan terima kasih pada Kanwil Kemenkumham Sumut yang membantu Pemkab Simalungun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan marwah daerah terkait dengan kekayaan yang dimiliki.

“Kita tidak mau kekayaan Simalungun dimiliki orang lain. Untuk itu kepada instansi terkait segera menginventarisi kakayaan yang dimiliki daerah ini,” katanya.

Zonny meminta instansi terkait untuk menggali semua potensi yang memungkinkan untuk dipatenkan, sebelum orang lain mengklaim kepemilikanya. Selain itu, desain produk untuk meningkatkan nilai ekonomi suatu produk yang dihasilkan.

“Segera bangun rumah kemasan yang dilengkapi sarana pendukungnya, termasuk desain grafisnya. Kedepan cendramata kepada para tamu yang datang ke Simalungun adalah produk masyarakat daerah ini. Gali semua potensi yang memungkinkan untuk kita patenkan,” ujar Wabup.

Dirinya berharap, pertemuan ini sebagai langkah awal untuk memajukan Simalungun melalui kekayaan IG, baik berupa produk pertanian, benda, budaya maupun yang lainnya.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenkumham Sumut diwakili Divisi Hukum dan HAM, Purwanto menjelaskan, kekayaan intelektual terbagi dalam 2 bagian. Yakni, pertama sifatnya personal seperti produk karya seseorang. Yang kedua, sifatnya komunal yang dikelola oleh kelompok masyarakat seperti ekskpresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional.

“Sepeti produk karya seseorang harus kita patenkan, adanya merek, hak cipta, hak paten, desain industri dan sebagainya. Disamping itu masyarakat mempunyai pengobatan tradisional dengan bahan-bahan tertentu, ini juga harus kita patenka. Sehingga produk itu benar-benar berasal dari Simalungun,” jelas Purwanto.

Dijelaskan Purwanto, untuk wilayah Simalungun ada 12 yang sudah terdaftar kekayaan intelektual komunal semua berasal dari ekskpresi budaya tradisional.

Ini seperti tarian tortor matonun, tortor usihan sihitak hotang, taur-taur simbandar, huda-huta/toping-toping, tortor sitalasari, ilah mardogei, tortor dihar, tortor usihan bodat haudonan, tortor haroan bolon, tortor usihan makkail dan tortor usihan buyut mangan sahala.

Pertemuan yang dihadiri undangan terbatas dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) itu antara lain, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ramadhani Purba, Plt Asisten Pemerintah dan Kesra, Alber R Saragih, Kadis Pertananian, Ruslan Sitepu, Kadis Hanpang A Sijabat, Kadis Perindag Harmedin Saragih, Plt Kadis Pemuda dan Olahraga, Ramadhan Damanik, Kadis Perizinan, Pahala R Sinaga, Kabag Hukum, Franky F Purba, Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia Sumut, Himpunan Masyarakat Kopi Simalungun, Masyarakat Perlindungan Indikasi Indikasi Geografis Robusta Simalungun dan tm dari Kanwil Kemenkumham Sumut. (Rel/Zai)