Pertama Kali, Kejari Humbahas Berhasil Restorative Justice Kasus Penganiayaan

Kasus penganiayaan yang berujung perdamaian di Kejari Humbahas.

Humbahas, Lintangnews.com | Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan (Humbahas) berhasil melaksanakan penghentian penuntutan perkara terhadap 2 kasus penganiayaan warga Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja, setelah ada perdamaian antara korban dengan tersangka, Senin (29/11/2021).

Ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Martinus Hasibuan didampingi Kepala Seksi Pidana Umum, Hiras Afandy Silaban kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya.

Martinus menuturkan, kedua kasus penganiayaan ini, saling lapor atas nama tersangka Debora Banjarnahor (38), korban Mutiara Banjarnahor (45) dan Bohal Banjarnahor (38). Dan sebaliknya tersangka Mutiara dan korban Debora.

Dalam kedua kasus itu, Debora dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHPidana. Sementara pasal 351 ayat 1 jo pasal 55 KUHPidana dikenakan pada Mutiara dan Bohal.

Dikatakan Martinus, penghentian kasus ini baru kali pertama dilaksanakan, dan ini berdasarkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.

“Artinya, Restorative Justice (RJ) adalah proses penyelesaian perkara di luar persidangan. Tujuannya untuk memulihkan keadaan semula antara korban dan tersangka, dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, cepat dan sederhana,” jelasnya.

Ditambahkannya, proses penyelesaian melalui RJ ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hukum di pengadilan. Dengan RJ ini juga dapat menekan angka penahanan atau banyaknya orang yang masuk dalam penjara.

Selain itu, sambung Kasi Pidum, dalam RJ tidak semua kasus dapat diselesaikan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

Ia menjelaskan, ada beberapa syarat, pertama tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dan barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp 2.500.000.

“Jadi, penyelesaian dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, tidak semua pidana umum dapat dilaksanakan. Ada beberapa syarat yang harus kita pahami, dan masyarakat,” ungkap Hiras.

Sambung Kajari, agar masyarakat Humbhas sebelum lapor melapor agar dapat berpikir dulu. Selain itu, diharapkan juga kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat turut untuk dapat melakukan mediasi.

“Karena damai itu sangat indah. Apalagi kita ini tinggal di Bona Pasogit yang masih ada Dalihan Natolu,” harap Kajari. (DS)