Pj Bupati Tapteng Disebut Pejabat dari Pemprovsu?

Muhammad Fitalis Laoly selaku Sekretaris Harian LKBH Sumatera.

Tapteng, Lintangnews.com | Tanggal 22 Mei 2022 jabatan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) berakhir.

Tentunya roda pemerintahan tetap berjalan di Kabupaten Tapteng, baik kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.

Berakhirnya masa jabatan seorang kepala daerah adalah hal yang biasa, dan itu merupakan proses demokrasi. Dimana masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun hasil pemilihan pemungutan suara.

Ada hal yang menarik untuk tahun ini, pemihan dan pemungutan suara untuk kepala daerah seperti, Gubernur, Bupati dan Wali Kota akan digelar serentak tanggal 24 November 2024.

Itu artinya posisi kepala daerah akan diisi oleh birokrat dari jabatan tinggi madya untuk Gubernur. Begitu juga jabatan tinggi pratama untuk Bupati dan Wali Kota.

Seperti diketahui, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi telah mengusulkan 3 nama pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Sumatera Utara (Pemprovsu).

Belakangan ini muncul pemberitaan, jika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan opsi yang menjadi Pj Bupati Tapteng adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Tapteng.

Muhammad Fitalis Laoly selaku Sekretaris Harian LKBH Sumatera mengatakan, pemberitaaan itu telah membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Menurutnya, jelas telah diatur oleh Undang-Undang (UU), jika Pj Bupati Tapteng usulan dari Gubsu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Saya berharap, mari lah kita melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Karena sekali jika menjadi Pj Bupati bukan lah pejabat dari Pemprovsu akan mengakibatkan tidak kondusifnya di Pemkab Tapteng dan di lingkungan masyarakat,” tuturnya, Minggu (22/5/2022).

Direktur Daerah Lembaga Bantuan Hukum di BKPRMI Tapteng ini mengatakan, tahun 2016-2017 lalu, Pemkab Tapteng dipimpin Pj Bupati dari pejabat Pemprovsu yakni, Bukit Tambunan, sampai dengan terpilihnya Bupati periode 2017-2022, keadaan di daerah itu tetap kondusif.

“Harapan masyarakat Tapteng, kiranya nantinya yang menjadi Pj Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengedepan hirarki organisasi, tanpa mencari-cari klausa hukum maupun azas lainnya,” sebut Fitalis.

Dia menambahkan, koordinasi yang baik antara Pemprovsubdan pemerintah pusat adalah contoh yang baik untuk Pemkab Tapteng. Ini termasuk pembelajaran yang baik bagi masyarakat Tapteng. (Rel)