Polemik Pemberhentian Wali Kota Siantar, Ini Pendapat Akademisi

Pelantikan Kepala Daerah (Ilustrasi).

Siantar, Lintangnews.com | Mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015, disebutkan masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun, terhitung sejak pelantikannya.

“Itu lah pasal yang mengatur secara umum tentang hal itu,” sebut Muldri Pasaribu selaku Akademisi dari Universitas Simalungun (USI) saat dikonfirmasi, Selasa (6/7/2021).

Dijelaskannya lebih lanjut, secara khusus dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota mengatur yang umum, sedangkan UU Pilkada mengatur secara khusus.

Dosen Pasca Sarjana USI ini menuturkan, polemik yang terjadi ketika Hefriansyah selaku Wali Kota Siantar menyebutkan masa jabatannya adalah 5 tahun sesuai UU Pemerintah Daerah. Sementara di UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, kepala daerah bisa diberhentikan dengan diberikan kompensasi.

“Ketika terjadi bentrokan antara peraturan umum dengan peraturan khusus, yang mana dimenangkan, maka kita lari ke asas hukum yang namanya lex specialis derogat legi generali, artinya peraturan umum akan dikalahkan oleh peraturan yang khusus. Maka yang mana dipakai, jawabnya UU Nomor 10 Tahun 2016,” terangnya.

Lanjut Muldri, DPRD Siantar dalam hal ini tinggal mengusulkan saja pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Jadi kan sudah jelas hubungan antara UU Kepala Daerah dengan UU Pilkada, sehingga DPRD Siantar tidak perlu ragu, usulkan saja. Masalah dasar hukum dan sebagainya, biarkan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengusulkan itu,” ujarnya.

Peluang Hefriansyah Menggugat Tertutup

Muldri juga menyinggung soal peluang gugatan yang dilayangkan Hefriansyah ketika diberhentikan dari jabatannya. Menurutnya, hal tidak mungkin terjadi.

“Sudah tertutup saluran untuk menggugat. Seharusnya Hefriansyah menggugat ketika UU Nomor 10 Tahun 2016 itu keluar, maka harus digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar pasal tertentu dalam UU itu dibatalkan. Jadi saat ini kemungkinan dia (Hefriansyah) untuk menggugat itu tertutup,” tandasnya. (Elisbet)