Pengangkatan Staf Ahli Bupati Simalungun Cacat Hukum dan Timbulkan Persoalan Baru

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Simalungun, Bernhard Damanik.

Simalungun, Lintangnews.com | Pengangkatan Staf Ahli oleh Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga dinilai cacat hukum dan menimbulkan persoalan persoalan baru bagi Pemkab Simalungun.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Simalungun, Bernhard Damanik sebelum rapat Badan Anggaran (Banggar) atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2020 berlangsung, Selasa (6/7/2021).

“Pengangkatan Staf Ahli itu cacat hukum. Tidak diperkenankan mengangkat Staf Ahli dari luar Aparatur Sipil Negara (ASN). Itu harus ASN mengacu terhadap struktur pemerintahan daerah,” tegas Bernhard.

Menurut Bernhard, Fraksi Nasdem tak akan menyetujui anggaran untuk Staf Ahli ala Bupati Simalungun. Walaupun saat ini anggaran untuk itu tidak ditampung di APBD.

“Kami tidak akan menyetujui anggaran untuk itu, walaupun saat ini di APBD tidak menampung anggarannya. Dan ketika diusulkan di P-APBD nanti kita akan tolak,” ungkapnya.

Dikatakan Bernhard, ada sekitar 5 Fraksi di DPRD Simalungun nantinya menolak. “Ada 5 Fraksi nantinya menolak, karena Bupati ini kan didukung oleh partai politik (parpol),” imbuhnya.

Dia menambahkan, tentunya mereka (Fraksi lainnya pengusung Bupati Simalungun) mendukung kebijakan yang ditentukan Bupati. “Tetapi kita dari Fraksi Nasdem akan tegas menolak,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, pasca orang nomor 1 di Pemkab Simalungun itu mengangkat 3 orang Staf Ahli justru terjadi persoalan-persoalan baru.

Bahkan salah seorang Staf Ahli terungkap memimpin rapat di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Simalungun. Bahkan disebut oknum Staf Ahli itu melabrak para pegawai di OPD dimaksud.

Kegaduhan yang terjadi itu menjadi pemandangan umum Fraksi Gerindar DPRD Simalungun di rapat paripurna beberapa waktu lalu atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) APBD Simalungun tahun 2020. (Zai)