Polres Samosir Diminta Usut Pembangunan Pabrik Pelet di Harian Boho

Awak media berfoto di depan pabrik pelet yang mangkrak.

Samosir, Lintangnews.com | Proyek pengerjaan bangunan pabrik pelet di Desa Turpuk Sagala, Kecamatan Harian Boho, Kabupaten Samosir dengan pagu sebesar Rp 1 milliar lebih diduga beraroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaannya.

Diharapkan apara penegak hukum agar segera memeriksa pihak-pihak terkait dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Ketua BUMDesa Turpuk Sagala ‘Bersama Sukses Jaya’, Sihar Sagala.

Ini sesuai berita acara surat perjanjian antara pihak pertama (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi) dan kedua (BUMDes Bersama Sukses Jaya) pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan Nomor :49/DPKI 5/BAST/10/2017, resmi ditanda tangani Ari Murti Bogya Suprapto sebagai Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Pedesaan dan Sihar Sagala.

Sesuai investigasi, jika keberadaan BUMDes itu sepertinya fiktif atau hanya rekayasa dalam penguliran dana dari Kementerian Desa, sehingga ada dugaan kuat sudah terjadi KKN dalam kegiatan tersebut.

“Kita berharap kepada penegak hukum segera diperiksa para oknum terkait di dalamnya termasuk dari Kementerian Desa sebagai saksi utama. Bila perlu ditangkap Ketua BUMDES 6 Desa yang dinilai sudah merugikan keuangan Negara,” ucap Ketua GBNN Kabupaten Samosir, Hatoguan Sitanggang kepada awak media, Sabtu (5/2/2021) di Pangururan.

Hatoguan meminta Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Samosir segera jemput bola memeriksa Ketua BUMDes dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaaan kegiatan. Ini termasuk mengamankan segala aset negara yang terdapat di lokasi pabrik pelet dalam pendalaman kasus itu.

Ada pun bantuan dana hibah bersumber dari Kementrian Desa pada Tahun Anggaran (TA) 2017 lalu dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.050.000.000 dikelola BUMDes milik 6 Desa di Kecamatan Harian Boho.

“Diketahui kegiatan ini terlaksana sesuai proposal Pemkab Samosir untuk membutuhi pasokan bahan pelet di daerah itu, dengan target produksi 15 ton per harinya,” sebut Hatoguan.

Ada pun item kegiatan yang harus dilakukan ada 2 jenis yakni, pengadaan peralatan seperti mesin penepung, mesin pencampur, unit pencetak pelet terapung, unit pengayat, timbangan digital, mesin jahit karung plastik, bahan uji coba dan pelatihan.

Selanjutnya biaya kontruksi pengolah pakan yaitu, biaya pembuatan parkiran, pembuatan teras depan, ruang kerja/kantor, toilet, tempat penampungan dan pencucian bahan, tempat penempatan hasil produksi, serta tempat proses produksi.

“Namun fakta di lapangan, item yang disebut di atas kita duga keras tidak sesuai  dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Besar harapan kita kepada penegak hukum mengungkap kasus ini terang benderang, sehingga ada dampak efek jera kepada para oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Hatoguan.

Sementara itu, informasi yang dihimpun, jika BUMDes Bersama Sukses Jaya belum terdaftar di Kementerian Desa atau terakreditasi.

Sebelumnya beberapa waktu lalu, Kanit Tipikor Polres Samosir, Aipda Martin Aritonang mengatakan, akan menampung informasi dan mempelajari lebih dalam lagi, sehingga bisa menghitung jumlah kerugian negara nantinya. “Yang pasti kami akan segera ditindaklanjuti,” ujarnya mengakhiri. (Tua)