PT TPL Sektor Tele Ungkap Masalah Lahan atau Tanah Milik Masyarakat Adat

Humbahas, Lintangnews.com | Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan yang selama ini menganggap perusahaan PT Toba Pulb Lestari (TPL) Tbk adalah perusahaan yang merugikan masyarakat di sekelilingnya, dimana masyarakat yang selalu beranggapan bahwa TPL adalah perusahaan penggerogot lahan atau tanah masyarakat.

Dalam kegiatan perdana penanaman kemenyan di kecamatan parlilitan,desa simataniari kabupaten humbang hasundugan,selasa kemarin,Juanda panjaitan selaku Manajemen PT TPL sektor tele mengungkapkan bahwa seluru lahan yang digunakan perusahaan adalah tidak dibeli atau disumbangkan.

“Dalam kegiatan ini saya mengungkapkan kepada masyarakat bahwa perusahaan toba pulp lestari tidak pernah membeli tanah atau di sumbangkan oleh masyarakat agar lahanya kami pergunakan. Semua lahan yang dipakai perusahaan adalah sistemnya kontrak, jika kontraknya habis kita perpanjang kontraknya kembali,” ujarnya.

“Dan jika masyarakat ingin bekerja sama dengan perusanaan dengan berbagi hasil, itu yang kita lakukan, misalnya pemilik lahan ingin menanamkan eucaliptus di lahanya, kita akan bantu. Kalau masalah ada masyarakat yang ingin memberikan lahannya secara gratis agar kami gunakan, kami tegaskan, kami tidak akan mau menggunakannya,” tegasnya.

Disamping itu,kepala dinas kehutanan provinsi sumatera utara yang di perwakilkan melalui UPT KPH XIII Doloksanggul, Sahata Purba juga menegaskan kepada masyarakat agar mengetahui bahwa setiap masyarakat yang ingin menarik kembali lahanya dari perusahaan TPL agar melengkapi sertifikatnya.

“Kami dari dinas kehutanan Provinsi sumatera utara cabang UPT KPH XIII doloksanggul meminta kepada masyarakat adat agar mengetahui bagaimana caranya menarik kembali lahanya dari perusahaan toba pulb lestari,” tuturnya.

“Jika masyarakat ingin menarik lahan miliknya dari perusahaan, terutama harus melengkapi surat suratnya, seperti sertifikat kontrak kerja samanya dari jaman belanda hingga perubahan. Jika sudah melengkapi bisa datang ke kantor dinas kehutanan,” sambungnya mengakhiri. (Akim)