PTUN Medan Kabulkan Gugatan Lilis Daulay, ada Dugaan Mafia Sertifikat

Tim kuasa hukum Lilis Suryani Daulay.

Siantar, Lintangnews.com | Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dalam nomor perkara Nomor: 34/G/2021/PTUN.MDN telah mengeluarkan putusan hukum terkait objek sengketa tanah di Jalan Gunung Simanuk-manuk, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Siantar.

Ada pun proses gugatan hingga majelis hakim mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya, melalui pertimbangan dan fakta persidangan beserta alat bukti, surat, saksi dan fakta lainnya yang diberikan.

Dalam putusan PTUN Medan itu dengan majelis Hakim Ketua, Firdaus Muslim, didampingi hakim anggota, Elwis Pardamean Sitio dan Yusuf Ngonggo juga Panitera Pengganti Satryana Berutu dan Juru Sita Pengganti, Srimayang Madham,

Pada eksepsi tergugat maupun tergugat II intervensi untuk seluruhnya, dalam pokok perkara kabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota siantar berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 49 Kampung Teladan tanggal 15-6-1976 Surat Ukur PLL/1975 Luas 1.500 M2 terakhir atas nama Ng Sok Ai.

Selanjutnya, SHM Nomor 7 Desa Teladan tanggal 14 Maret 1988 dan Surat Ukur Sementara Nomor 59/1988 tanggal 9-3-1988 luas 1.400 M2 terakhir atas nama Ng Sok Ai.

Tim Kuasa Hukum Lilis Suryani Daulay yakni, Netty Simbolon, Rudi Malau dan Jamaden Purba menjelaskan, historis dari lahan almarhum Hamzah Daulay pembuka kampung Timbang Galung, kini Kelurahan Timbang Galung, termasuk Kelurahan Teladan sebelum dimekarkan. Almarhum Hamzah memiliki anak almarhum Mansur Daulay dan menikah dengan Sulastri, ibu kandung dari Lilis Suryani Daulay.

Sementara almarhum Soedjono menikah dengan istrinya almarhum Siti Kaminah, memiliki anak bernama Sulastri yang menikah dengan almarhum Mansur Daulay. Almarhum Soedjono selanjutnya memilih tinggal di Jalan Gunung Simanuk- manuk, tepat di depan Taman Hewan, Kota Siantar yang pada saat itu masih hamparan tanah kosong, selain rumah yang dibangun Belanda, termasuk sebahagian Rumah Sakit Tentara.

Semasa hidupnya, sebelum meninggal tahun 1968, almarhum Soedjoeno bertugas sebagai polisi sejak zaman penjajahan Belanda, adalah orang pertama yang membuka Taman Hewan. Salah satu bukti, tangga-tangga yang berada di Taman Hewan adalah hasil kerajinan tangan almarhum Soedjono.

Almarhum Soedjoeno juga dipercaya menjadi mandor besar di Taman Hewan, Pasar Horas dan Rumah Potong Hewan. Bahkan pada saat Belanda masih menjajah, Soedjoeno yang kedapatan mencuci Bendera Merah Putih, mendapat hukuman oleh penjajah dan dimasukkan ke kandang Harimau. Ini disebabkan Soedjoeno dapat menjinakkan semua hewan.

Penjajah juga mempercayakannya dan tinggal di rumah yang berada di lahan itu hingga menjadi objek sengketa.

Sepeninggal Soedjoeno, lahan yang menjadi objek sengketa turun- temurun dikuasai hingga saat ini menjadi tempat usaha keturunan dari almarhum. Peralihan lahan mulai dari pertanian, berjualan kelontong dan rumah makan, hingga usaha lainnya oleh keturunan dari almarhum.

Pada bulan Maret tahun 2021, di lahan itu baru diketahui adanya muncul sertifikat yang diakui milik dari seseorang etnis Tionghoa. Ini menjadi alasan dari keturunan Soedjoeno mengajukan gugatan ke PTUN Medan.

Dari 12 orang keturunan Soedjoeno, mengkuasakan pada Lilis Suryani Daulay, untuk menempuh jalur hukum. Dilanjutkan memberi kuasa untuk menggugat BPN yang menerbitkan sertifikat dilahan objek sengketa melalui tim kuasa hukum.

Rudi Malau menjelaskan, sebelum bulan Maret 2021, segala surat menyurat dianggap tidak sah telah membuat pernyataan pencabutan, disebabkan bukan keputusan dari seluruh keturunan dari Soedjoeno, melainkan perseorangan.

“Pasalnya, baru sejak mulai pengajuan gugatan seluruh keturunan baru memutuskan siapa yang diberikan kuasa,” sebutnya, Selasa (21/9/2021).

Lilis melalui kuasa hukumnya menyinggung banyaknya serangan pribadi terkait lahan yang menjadi objek sengketa tidak mendapat tanggapan, karena sebagai warga taat hukum di negara hukum, lebih memilih proses hukum dahulu untuk membuktikan kebenarannya.

“Oleh tindakan- tindakan perseorangan itu pun, kami melalui kuasa hukum juga telah membuat laporan ke pihak penegak hukum dan sepenuhnya menyerahkan proses hukum pada pihak Kepolisian,” jelas Rudi.

Dampak dari serangan pribadi dengan menyebutkan klien mereka dengan tuduhan mafia tanah, penyerobot atau penggarap adalah salah besar dan tidak tepat sasaran. Faktanya, Lilis adalah korban dugaan mafia sertifikat, sehingga menempuh tempat jalur hukum dan membuat laporan resmi ke Kepolisian.

Sebagai pertimbangan hukum, tim kuasa hukum melakukan pengajuan gugatan ke PTUN. Selain itu, kuasa hukum mempelajari terlebih dahulu dan mencium indikasi dugaan mafia sertifikat.

Fakta di lapangan di antaranya, batas-batas tanah tidak sesuai di sertifikat dengan letak tanah di lapangan, semakin memperjelas ketika dilakukan sidang lapangan, tergugat intervensi salah menunjukkan batas tanahnya.

Adanya 2 sertifikat dalam 1 objek tanah, dengan pembubuhan tanda tangan pada 2 sertifikat yang diterbitkan pejabat terkait.

Ternyata hal ini tidak pernah diketahui Lilis dan pihak keluarganya telah adanya sertifikat di tanah objek perkara. Sementara selamanya ini dikuasai oleh keturunan Soedjoeno.

Ditambah saksi-saksi menyatakan, lahan itu dikuasai Soedjoeno semasa hidupnya, bahkan yang menjadi kekuatan dalam bukti surat tahun 1968 ditandatangani langsung Soedjoeno, jika lahan dikuasai sejak tahun 1947. Bahkan bukti surat lainnya dibubuhi materai Rp 25 dan Rp 35.

“Sebagai kuasa hukum dan untuk kepentingan klien, mengharapkan bagi siapa pun terkait lahan objek sengketa atau pun tidak, untuk tidak menyatakan perihal yang mendapat mendiskreditkan klien secara pribadi. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, kuasa hukum menghormati segala proses yang telah di tangan pihak berwenang,” tutup Rudi. (Elisbet)