Tebingtinggi, Lintangnews.com | Ratusan pengemudi becak bermotor (betor) di kembali melakukan aksi lanjutan menuntut agar Pemko Tebingtinggi membubarkan sistem angkutan online ‘Gojek’ yang telah beroperasi sekitar 4 bulan lalu didaerah itu.
Pasalnya, karena sejak beroperasinya Gojek, para penarik betor mengaku nyaris kehilangan mata pencarian. Ini akibat penumpang betor mulai sepi.
Demo yang dilakukan ratusan penarik becak bermotor (parbetor) pada Senin (28/1/2019), di depan kantor Wali Kota Tebingtinggi, Jalan Sutomo itu merupakan aksi yang ketiga kalinya. Sebab hingga kini Pemko Tebingtinggi dianggap belum serius dalam menanggapi tuntutan mereka (parbetor).
“Pemko Tebingtinggi hanya terus memberi janji Gojek akan dihentikan, tapi kenyataannya hingga hari ini hal itu hanya omong kosong saja. Sementara penghasilan kami setiap harinya semakin berkurang sejak Gojek beroperasi di sini,” kesal Hendra (38), salah seorang parbetor.
Dalam aksinya, parbetor yang berjumlah ratusan orang ini juga mengaku menentang keras adanya Gojek atau ojek online di Tebingtinggi. Mereka juga memohon kepada Pemko Tebingtinggi agar segera memberhentikan beroperasinya Gojek itu.
“Apabila Gojek tetap beroperasi dan tidak diberhentikan, maka dikhawatirkan akan terjadi gesekan di lapangan. Ini tentunya tidak dapat dielakkan dan dipastikan bisa saja terjadi. Untuk itu, kami menuntut Pemko setempat agar menolak kehadiran Gojek di Tebingtinggi,” ujar Koordinator Aksi, Muhammad Isnan Taufiq Siregar.
Kehadiran Taufik Siregar bersama sejumlah parbetor diterima di aula gedung baru Pemko Tebingtinggi yakni, Kadis Kominfo Dedi P Siagian, Kadis Perizinan Terpadu, Surya Darma, Kadis Perhubungan, Safrin Efendi Harahap, mewakili Kasatpol PP Benny Hutajulu dan Kasat Sabhara AKP Cahyadi.
Namun mereka juga menyampaikan kekecewaan mereka, karena tidak bisa bertemu langsung dengan Wali Kota, Umar Zunaidi Hasibuan yang dikatakan sedang berada di luar kota.
“Kami kecewa, karena setiap kali melakukan aksi demo, pak Wali Kota sepertinya menghindar dan tidak ingin menerima keluhan masyarakatnya. Seharusnya beliau hadir di tengah-tengah para pendemo dan menenangkan kami para parbetor yang juga masyarakat Tebingtinggi. Karena masyarakat yang memilih Wali Kota. Dan dana yang dipergunakan Wali Kota adalah dana rakyat,” ucap Taufik Siregar.
Menanggapi keluhan itu, Kepala Dinas Kominfo, Dedi Siagian mengakui, jika Pemko Tebingtinggi tidak memiliki daya untuk memberhentikan Gojek, karena aplikasinya berasal dari pusat.
Namun Dedi menuturkan, Pemko Tebingtinggi akan menyurati Kementrian Kominfo agar segera melayangkan surat ke daerah mengenai pengoperasian ojek online yang dianggap menimbulkan ketimpangan sosial, serta menyebabkan dapat terjadinya ketidak kondusifan.
“Kita akan segera mengambil kebijakan agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya,” tegas Dedi.
Hal senada juga disampaikan Surya Darma, jika pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin terkait penggunaan aplikasi Gojek di Tebingtinggi. “Jangan kan Tebingtinggi yang termasuk kota kecil, di Medan, Siantar dan daerah lainnya tidak ada mengeluarkan izin aplikasi Gojek,” kata Surya.
Usai mendengarkan keterangan dari para pejabat Pemko Tebingtinggi itu, para parbetor akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (purba)
