Realisasi Parkir 62,91%, Fraksi Gerindra Tuding Dishub Simalungun Lebih Besar Pasak daripada Tiang

Ilustrasi.

Simalungun, Lintangnews.com | Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Simalungun tuding pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Simalungun lebih besar pasak daripada tiang.

Itu karena pihak Dishub Simalungun hanya mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp 346 juta atau 62,91 persen dari anggaran sebesar Rp 550 juta.

Menurut Fraksi Gerindra DPRD Simalungun, dalam hal ini melalui juru bicaranya, Erwin Parulian Saragih, Kamis (3/9/2020) lalu, pencapaian retribusi parkir tepi jalan yang demikian rendah lebih diakibatkan tidak adanya kesungguhan Ronny Butar-Butar selaku Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) mengelolanya.

Atau banyaknya kebocoran yang terjadi akibat sistem pencapaian targetnya kurang tegas. Hal ini dimungkinkan akibat adanya intervensi dari pihak lainnya. Dan hanya tipis naik dari realisasi Tahun Anggaran (TA) 2018 yang besarnya Rp 300,50 juta atau naik sebesar Rp 45,50 juta saja.

“Ibarat peribahasa mengatakan, Dishub Simalungun lebih besar pasak daripada tiang. Yang artinya lebih besar pengeluaran daripada penghasilan,” tuding Erwin.

Dia mengatakan, salah satu kebiasaan kenapa Dishub Simalungun masuk dalam kategori peribahasa itu, karena Ronny Butar-Butar kurang bijak dalam mengatur keuangan.

Fraksi Gerindra DPRD Simalungun yang diketuai Bona Uli Rajagukguk dalam pemandangan umum terdahulu telah memberikan pandangan, koreksi, dan saran-saran untuk managemen PDAM Tirta Lihou melalui Bupati Simalungun, JR Saragih.

Namun justru terdapat peningkatan beban operasional yang tidak terkait langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan seperti, biaya gaji pegawai perusahaan/honor, iuran pensiun, tunjangan dan insentif kesejahteraan pegawai.

Menurut Fraksi Gerindra, semuanya memihak pada kesejahteraan pegawainya saja ketimbang demi kepuasan pelanggan.

“Fraksi Gerindra berpendapat agar Pemkab Simalungun melalui Badan Pengawas melakukan evaluasi kinerja dewan direksi saat ini,” imbuh Erwin.

Pasalnya, perbedaan pengakuan dan pencatatan penyertaan modal pemerintah pada PDAM Tirta Lihou antara Badan Pengelolaan dan Aset Daerah dan PDAM lebih disebabkan pemahaman yang berbeda. (Zai)