Simalungun, Lintangnews.com | Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 1 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Saberina Purba bungkam dikonfirmasi, meski telah membaca isi pertanyaan lintangnews.com yang di layangkan ke WhatSapnya, Senin (19/8/2019).
Adapun konfirmasi yang dilayangkan itu terkait realisasi rehabilitasi dan pembangunan gedung di SMPN 1 Siantar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2019 yang diduga bermuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Sebelumnya, sumber yang layak dipercaya menyebutkan, realisasi rehabilitasi dan pembangunan gedung baru di SMP Negeri 1 Siantar bermuatan KKN.
Pasalnya, selain adanya kewajiban yang harus diberi pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Simalungun dan konsultan juga terjadi manipulasi data prosentase kerusakan sekolah, serta pelaksanaannya juga bukan swakelola. Meski keharusan adalah swakelola.
“Untuk mendapat alokasi anggaran itu, pihak sekolah diharuskan menyetorkan sebesar 20 persen dari pagu kegiatan kepada pihak dinas. Sebesar 2,5 persen nya kepada konsultan. Dilaksanakan tidak swakelola dan diduga bermuatan KKN,” ungkap sumber, kemarin.
Dikatakan, pelaksanaan program nasional rehabilitasi sekolah SMPN 1 Siantar tahun 2019 diduga terjadi manipulasi data prosentase kerusakan yang diusulkan Disdik Simalungun kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta.
Dengan mengusulkan tingkat kerusakan sekolah dari 50-70 persen. Meski fakta di lapangan tidak berbanding lurus atau yang dilakukan hanyalah pergantian atap, plapon, serta pergantian lantai saja.
Pantauan di lapangan, terlihat indikasinya dugaan manipulasi kerusakan tidak sesuai dengan kondisi kerusakan sekolah sesungguhnya. Terlihat tingkat kerusakan hanya berkisar 20-40 persen saja.
Menurut sejumlah pekerja di lokasi mengatakan, mereka direkrut dan diupah oleh marga Purba warga Kota Siantar. Dengan rincian upah harian, tukang sebesar Rp 130 ribu dan pembantu tukang Rp 90 ribu.
Perlu diinformasikan, agar pemberitaan lintangnews.com berimbang, Bendahara Sekolah yang coba dimintai nomor kontak person Kepala Sekolah (Kepsek) hingga berita ini dilansir tak kunjung menanggapinya.
Hal serupa juga dilakukan Epen Manik selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kecamatan Siantar dan Kabid SMP Dinas Pendidikan Simalungun, Orendina Lingga, meskipun sudah mengetahui tujuan upaya yang dilakukan. (Zai)
