Rencana Sinode Godang HKBP di Tengah Pandemi Covid-19, Ketua PMI Siantar Sarankan Ditunda Dulu

Ketua PMI Cabang Kota Siantar, Rajin Saragih.

Siantar, Lintangnews.com | Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Siantar, Rajin Saragih menyarankan, sebaiknya pelaksanaan Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) ke 64 yang akan digelar pada 19-25 Oktober 2020 di Seminarium Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) ditunda saja.

Hal itu disampaikannya kepada lintangnews.com, Kamis (10/9/2020) di Markas PMI Kota Siantar, Jalan Sutomo.

Pasalnya, sampai saat ini penularan Covid-19 atau Virus Corona terus menunjukkan tren kenaikan. Data terakhir yang dilansir dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sampai 9 September 2020, terdapat 2.242 kasus baru sehingga total kasus Covid-19 di Indonesia terkonfirmasi 203.342 orang.

Sebanyak 8.336 orang meninggal dan 145.200  orang sembuh. Sementara vaksin yang diharapkan segera tersedia, hingga kini juga belum jelas wujudnya dan seperti apa teknis penggunaannya.

Wajar saja jika banyak kalangan warga jemaat terutama utusan-utusan sinode mulai khawatir. Kekhawatiran mereka bukannya tidak beralasan, sebab perhelatan akbar tersebut akan berlangsung dalam ruangan tertutup.

Sangat logis jika sebagian calon peserta khawatir area Sinode Godang bakal menjadi kluster baru penyebaran wabah Covid-19. Walau bagaimana, faktor keselamatan dan kesehatan, apalagi menyangkut nyawa penting diutamakan. Artinya jika Sinode tetap dilaksanakan, panitia juga harus sudah siap dengan segala konsekuensi penerapan protokol kesehatan yang super ketat.

Namun menurut Rajin, pengumpulan orang dalam jumlah besar sangat berpotensi memicu timbulnya kluster baru penularan Covid-19, apalagi pertemuannya berhari-hari. Jangankan seribuan orang, keluarga atau lingkungan tempat tinggal saja pun rawan jadi kluster baru, apalagi mengumpulkan orang pada satu tempat selama beberapa hari.

“Dari aspek kesehatan, kami menyarankan agar kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, seperti sinode sebaiknya ditunda dulu. Sebab hal ini menyangkut keselamatan nyawa manusia,” tegasnya.

Ditambahkan, sekalipun panitia tetap memaksakan pelaksanaan sinode dengan penerapan protokol kesehatan, katakanlah peserta semua dirapid test, tetap tidak menjadi jaminan.

“Pasti banyak saja di antara peserta yang tanpa sadar bersalaman, tegur sapa, berkerumun atau tidak menjaga jarak, membuka masker dan sebagainya saat berinteraksi. Padahal mereka datang dari berbagai tempat di mana status penularan Covid-19 sudah zona merah. Seperti di Jakarta saat ini penularan Covid-19 malah semakin parah,” katanya.

Berbeda dengan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pemilih yang sudah memberikan hak suaranya boleh langsung pulang. Di acara sinode tidak demikian, sebab tugas peserta bukan hanya memilih dan langsung pulang. Sebab dalam sinode banyak agenda akan dibahas bersama dan acara seremonial lainnya yang harus diikuti seluruh peserta.

“Di sinilah peluang virus Covid-19 bisa makin cepat menyebar karena banyaknya orang berkumpul pada saat bersamaan di satu lokasi,” papar Rajin.

Sebagaimana diketahui, calon peserta yang merupakan utusan dari 32 Distrik dan lembaga HKBP yang resmi memiliki hak suara sebanyak 1.107 dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri.

Jumlah itu belum lagi termasuk panitia, peserta peninjau, petugas keamanan dan petugas teknis lainnya. Diperkirakan, sedikitnya 1.500 orang akan hadir pada perhelatan 4 tahunan yang akan memilih Ephorus HKBP periode 2020-2024 ini.

Begitu pun, Rajin juga menyarankan agar Panitia segera berkonsultasi secara intensif dengan Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemkab Taput dan pihak-pihak berkompeten lainnya, demi keselamatan peserta jika sinode tetap harus dilaksanakan. (Sen)