RSUD Tuan Rondahaim Belum Mengantongi Izin RS Kelas C dan D

Direktur RSUD Tuan Rondahaim, Debora Evalinch Sigit dan Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani.

Simalungun, Lintangnews.com | Ternyata RSUD Tuan Rondahaim belum mengantongi izin Rumah Sakit (RS) kelas C dan D.

Ini membuat Direktur RSUD Tuan Rondahaim mengajukan pertambahan anggaran setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemkab Simalungun tahun anggaran (TA) 2021 ditandatangani Bupati, Radiapoh Hasiholan Sinaga bersama Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani.

Menurut mantan dokter pribadi Bupati Simalungun, JR Saragih, Debora Evalinch Sigit di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun, Kamis (23/9/2021), anggaran dimaksud untuk memperoleh izin sebelum perubahan yakni Rp 7 miliar, dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 10 miliar. Ini bersumber dari dana lain lain pendapatan daerah yang sah.

Disampaikan pada rapat Banggar, penerbitan izin RS kelas C dan D sebesar Rp 10 miliar itu sudah termasuk untuk anggaran fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kabupaten/Kota. Dan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan. Kode anggaran untuk sejumlah kegiatan yang dimaksud adalah yakni nomor 1.02.02.2.04 dan 1.02.02.2.04.03.

Debora juga mengajukan tambahan anggaran lainnya. Di antaranya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan di tingkat daerah Kabupaten/Kota. Kemudian untuk pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota. Dan sumber dana kegiatan ini yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jumlah sebelum perubahan Rp 23 miliar lebih. Dan setelah perubahan menjadi Rp 37.706.170.469.00 atau bertambah sebesar Rp 14.561.406.949.00 atau bertambah sebesar 62.91 persen dari jumlah anggaran sebelum nota kesepakatan KUA-PPAS 2021 disepakati antara DPRD dengan Pemkab Simalungun.

Rapat Banggar itu dipimpin Ketua DPRD, Timbul Jaya Sibarani melalui Wakil Ketua, Elias Barus, didampingi Wakil Ketua, Sastra Joyo Sirait dan Wakil Ketua, Samrin Girsang. Bertindak sebagai pelapor rapat Banggar itu, Agus Sinaga. Selain Tim Banggar, hadir juga 3 orang staf ahli DPRD Simalungun.

Sebelumnya, ditemui di ruang rapat pimpinan, Timbul Jaya membenarkan adanya penambahan anggaran pada RSUD Tuan Rondahaim beralamat di Batu 20 setelah nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS. “Tidak menyalahi aturan,” imbuhnya.

Adanya penambahan anggaran pada RSUD Tuan Rondahaim untuk pembiayaan insentif para tenaga kerja kesehatan (nakes). Mengingat di tahun ini anggaran untuk insentif nakes tidak lagi ditampung oleh Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Karenanya, Kemenkes dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Keputusan (SK).

“Gak ingat nomor berapa SK tersebut, yang pasti anggaran bertambah setelah itu tidak lagi ditampung BOK,” tegasnya membenarkan SK Kemenkes dan Kemenkeu lebih dulu terbit dari penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS tahun 2021 dilaksanakan. (Zai)