Sekda Simalungun Kelimpungan Paparkan Proses Pelaksanaan Uji Kompetensi

Sekda Simalungun, Esron Sinaga didampingi Asisten Komisioner KASN, Kusen Kusdian memberikan keterangan pada wartawan.

Simalungun, Lintangnews.com | Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Simalungun, Esron Sinaga terpantau kelimpungan saat memaparkan proses prosedur pelaksanaan uji kompetensi, dan pelantikan 8 orang pejabat eselon II yang dilakukan Bupati, Radiapoh Hasiholan Sinaga.

Peristiwa menggelikan itu terjadi, Kamis (18/11/2021). Pasalnya Bupati Radiapoh terungkap lagi melakukan kebohongan publik. Dimana sebelumnya dinyatakan, uji kompetensi serta pelantikan pejabat eselon II itu sudah mengacu peraturan dan perundang-undangan.

“Selanjutnya, Bupati Simalungun menyampaikan surat kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perihal penyampaian hasil uji kompetensi atau job fit dan permohonam rekomendasi pelantikan. Setelah kami lakukan ini, Bupati melakukan pelantikan,” terang Esron.

“Saya fikir nama-namanya bisa disampaikan nanti oleh Sekeretaris ya. Itu lah rangkaian-rangkaian yang sudah kami lakukan terhadap kegiatan pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang berlangsung di Kabupaten Simalungun beberapa hari lalu,” tambahnya.

Esron juga menyampaikan, dengan apa yang sudah mereka lakukan ini dan melihat sudah mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang (UU). “Kalaupun misalnya, hasil pengamatan dari pihak KASN ada yang terlupakan, silahkan lah (KASN) menilai,” tukas Esron.

“Hal ini JPT Pratama di lingkup Kabupaten Simalungun katakan adalah 27 orang yang telah dilaksanakan uji Kompetensi dalam rangka rotasi dan mutasi. Dalam rangka rotasi dan mutasi. Ingat itu,” ucap Asisten Komisioner KASN Bidang Pengisian Jabatan Tinggi Wilayah II, Kusen Kusdiana yang hadir dalam pertemuan di kantor Badan PKKD Pemkab Simalungun di Pematang Raya.

Kusen menegaskan, kaitan uji kompetensi dalam rangka rotasi dan mutasi tidak boleh untuk penonjoban Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini bukan hanya untuk Simalungun, tetapi untuk seluruh Indonesia.

“Salah satu dari 8 orang JPT Pratama itu tadi kan rotasi dan mutasi, sementara yang lainnya nonjob. Tanpa ada rekomendasi KASN. Seharusnya hasil uji kompetensi disampaikan kepada KASN terlebih dahulu,” paparnya.

“Maka kita akan kaji dahulu dan evaluasi, terbitkan rekomendasi. Silahkan untuk ditetapkan dan dilantik. Ingat, rekomendasi KASN itu bersifat mengikat. Nah atas dasar itu, pembinaan kedepannya nyaman dan kondusif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (managemen KASN),” tambah Kusen.

Lanjut Kusen, di tahapan-tahapan ini ada yang tidak terpenuhi. Karena tanpa rekomendasi dari KASN, maka 8 orang pejabat eselon II sudah dilantik. “Itu salah satu ya, terlepas dari sudut pandang Bupati Simalungun itu sudah 6 bulan. Betul, tidak perlu lagi mendapat ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” tukasnya.

Namun menurutnya, pelantikan itu harus atas dasar rekomendasi KASN. “Nah atas dasar itulah nanti apabila ASN yang sudah dilantik, tentu akan berkaitan dengan pelanggaran NSPK Kepegawaian,” tukas Kusen. (Zai)