Seluruh Fraksi DPRD Siantar Terima Ranperda Pertanggungjawaban P-APBD 2018

Wali Kota, Hefriansyah saat menandatangani Ranperda yang disaksikan pimpinan DPRD Siantar.

Siantar, Lintangnews.com | Walau sempat berjalan agak alot, seluruh Fraksi di DPRD Siantar akhirnya menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban P-APBD 2018 yang dilaksanakan dalam sidang paripurna ke IV, Jumat (17/5/2019).

Amatan wartawan, walaupun menerima Ranperda Pertanggungjawaban P-APBD 2018, sejumlah Fraksi DPRD Siantar menerima dengan catatan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Wali Kota, Hefriansyah dalam pendapat akhir dan pidato penutupan rapat paripurna ke IV menyampaikan, pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban P-APBD tahun 2018 telah dilaksanakan melalui tahapan rapat-rapat dewan yang dimulai sejak tanggal 6 Mei 2019 lalu sampai 17 Mei 2019 dapat berjalan dengan baik.

Menurut Wali Kota, realisasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Bila dibandingkan antara target dengan realisasinya sudah mencapai 100,10 persen.

“Hal ini menunjukkan komitmen Pemko Siantar yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah baik dari PAD, pendapatan transfer maupun lain-lain,” ucap Hefriansyah.

Wali Kotajuga menjabarkan, bahwa pada tahun 2018 Pemko Siantar memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Adapun yang menjadi pengecualian yakni, realisasi belanja modal melebihi pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 45.660.954.0187,08.

Pelampauan anggaran yang terjadi merupakan akibat dari tidak dievaluasinya Ranperda P-APBD tahun 2018, karena sudah melewati batas waktu yang ditetapkan, sehingga pergeseran yang telah dilakukan sebelum pembahasan P-APBD tidak terakomodir melalui Perda.

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, hal ini merupakan kesalahan tertib administrasi penganggaran, tidak memiliki unsur kerugian keuangan negara. Untuk masa mendatang, Pemko bersama DPRD Siantar sudah berkomitmen untuk memenuhi dan mempedomani jadwal pembahasan APBD dan P-APBD sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Sehingga kelemahan kita pada tahun lalu tak terulang lagi,” ucap Hefriansyah. (elisbet)