Seruan Aksi Demo Menutup PT TPL Semakin Merebak

Massa di Kabupaten Taput aksi turun ke jalan mendesak penutupan PT TPL.

Taput, Lintangnews.com | Adanya leinginan masyarakat mulai dari Kabupaten Simalungun, Toba dan Tapanuli Utara (Taput) melakukan aksi demo untuk menutup PT Toba Plup Lestari Tbk (TPL) semakin menjadi-jadi.

Bahkan ada yang sampai rela melakukan aksi berjalan kaki menuju Istana Presiden di Jakarta menyampaikan aspirasi agar perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Parmakasian, Kabupaten Toba itu ditutup.

Ini belum lagi pengalokasian dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT TPL sejak tahun 2016 sampai 2018 yang dipertanyakan Pemkab Taput. Sementara itu, adan pernyataan Bagian Humas TPL menyebutkan, ada Yayasan dari Taput yang telah menerima dana CSR tersebut. Selain itu, ada beberapa transferan dana yang diminta melalui pencairan ke nomor rekening dimaksud.

Kali ini aksi demo masyarakat dari Aliansi Tutup PT TPL dilakukan dengan mendatangi kantor DPRD dan Bupati Taput, Rabu (7/7/2021). Aksi demo dari berbagai elemen masyarakat itu menyerukan agar Pemkab Taput mau membuka hati untuk menyampaikan aspirasi mereka menutup perusahaan tersebut.

Ketika Sekretaris Daerah (Sekda) Taput, Indra Simaremare menerima aspirasi massa, mereka melakukan aksi sambil melantukan ‘O Tano Batak’, juga meminta Bupati, Nikson Nababan supaya dapat hadir dan mau berbaur dengan para pendemo untuk mendengar aspirasi yang disampaikan.

Sekretaris Aliansi Gerak Tutup TPL, Jhon Tony Tarihoran dalam orasinya menyampaikan pada Pemkab Taput agar dapat menyampaikan dan membawa tuntutan masyarakat ke Presiden Joko Widodo.

Dalam pernyataan sikap Aliansi Gerak Tutup TPL menyampaikan, salah satu penyebab kerusakan hutan dan lingkungan di Tano Batak akibat dari aktivitas PT TPL.

“Pasalnya saat ini perusahaan memiliki konsesi seluas 167.912 hektar hutan di Tano Batak. Selain mengakibatkan kerusakan hutan, pemberian izin konsesi juga telah merampas hak masyarakat, dengan beroperasinya PT TPL sehingga mengakibatkan tatanan kehidupan masyarakat adat Batak turut terpuruk,” sebut Jhon.

Disinggung juga pada bulan November 2020 lalu, ada dugaan tercemarnya air Sungai Aek Nalas yang bersumber dari Huta Aek Sipahutar. Sementara sungai itu merupakan sumber air minum bagi hampir 30.000 an jiwa warga Taput.

“Dugaan ini tidak berlebihan mengingat di sekitar hulu Sungai Aek Nalas terdapat lahan konsesi PT TPL,” tukas John.

Sementara itu, Indra Simare-mare mengatakan, dirinya akan memberitahukan dan menyampaikan aspirasi masyarakat pada Bupati Taput. Ini termasuk akan membaca dan mempelajari surat tuntutan dari massa.

“Ini akan menjadi bahan bagi kami kepada pemerintah pusat. Kita masih membentuk tim dan akan diturunkan untuk mencek langsung kondisi di lapangan,” kata Indra. (Pembela)