Sidang Pelanggaran Administrasi Caleg, Azrai Marpaung Benarkan Tak Masuk DPT

Sidang dugaan pelanggaran Caleg yang digelar Bawaslu Simalungun, tampak dihadiri Ketua Partai Nasdem Simalungun, Ida Damasta Saragih dan Sekretaris Bernhard Damanik.

Simalungun, Lintangnews.com | Keputusan KPUD Kabupaten Simalungun yang memasukan Azrai Marpaung dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Simalungun berujung pada persidangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat.

Persidangan kesimpulan atas dugaan pelanggaran administrasi Calon Legislatif (Caleg) itu dipimpin Ketua Majelis, M Nazlan Choir Nasution didampingi anggota, Mulai Adil Saragih dan Michael Richard Siahaan, Kamis (28/3/2019).

Diketahui, sidang berakhir setelah perwakilan dari KPUD Simalungun membacakan keterangan kesimpulan.

“Sidang agenda putusan dilanjut pada tanggal 2 April mendatang,” ucap Choir sembari mengetuk palu sebanyak 3 kali.

Sebelumnya, saat sidang dibuka, terungkap beberapa poin yang disampaikan, Azrai Marpaung. Di antaranya, Azrai sebagai terlapor I membenarkan sebagai anggota TNI dengan pangkat Koptu dan NRP 31990080160680, serta jabatan Tamudi UPT OTMIL I-02 Pematangsiantar Kesatuan Babinkum TNI yang telah mengajukan permohonan pengunduran diri atau permohonan pengakhiran ikatan dinas sebagai anggota TNI pada tanggal 23 Juli 2018.

Selain itu, Azrai membenarkan tidak terdaftar sebagai pemilih pada saat pendaftaran yang dibuktikan surat keterangan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagori Dusun Ulu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Nomor 04/PP-DU/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.

Dirinya juga tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dilarang untuk berpolitik dan harus netral dalam berpolitik.

Selanjutnya, pada tanggal 24 September 2018, Kepala UPT I-02 Pematangsiantar telah melanjutkan permohonan pengakhiran masa ikatan dinas.

“Dan tanggal 25 September 2018 Oditurat Militer I-02 Medan telah melanjutkan permohonan atas nama, Azrai Marpaung ke Kababinkum TNI di Jakarta tentang permohonan mengakhiri dinas,” papar Azrai.

Pada poin lainnya, Azrai didampingi, Ida Damasta Saragih sebagai Ketua dan Bernhard Damanik selaku Sekretaris DPD Partai NasDem Simalungun memohon kepada Bawaslu Simalungun untuk memutuskan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan seadil-adilnya.

Pasalnya, dugaan pelanggaran administrasi pemilu sesuai dengan laporan pengaduan Nomor 01/LP/ADM/Kab/02.03/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tidak benar atau terbantahkan.

Selanjutnya memutuskan dan memerintahkan agar KPUD Simalungun sebagai terlapor II dapat segera melakukan perubahan DPT dengan memasukan Azrai terdaftar sebagai pemilih. Karena, memilih dan dipilih adalah hak setiap warga Negara Indonesia yang diatur oleh peraturan-perundang-undangan. (zai)