Sikapi Hasil Pemilu, Setara Institute Saran Gunakan Mekanisme Demokratik

Ketua Setara Institute , Hendardi.

Jakarta, Lintangnews.com | Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count, QC) pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) di kisaran angka 10% pada pelaksanaan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Ketua Setara Institute, Hendardi melalui press release, Kamis (18/4/2019) menuturkan, QC adalah indikator dari penghitungan secara keseluruhan suara rakyat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang diambil dengan menggunakan teknik sampling dari real count perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Karena itu, QC yang dirilis oleh berbagai lembaga survei bisa dijadikan acuan untuk menyimpulkan keunggulan pasangan 01,” sebut Hendardi.

Menurutnya, sebagai sebuah produk pengetahuan ilmiah, QC telah diterima dalam praktik demokrasi dan teruji validitasnya sebagai instrumen pengawasan penghitungan dari potensi kecurangan. Oleh karena itu, produk QC harus dibela.

“Ini bukan membela lembaga survei atau pasangan 01, tetapi membela suara rakyat yang sudah dihitung secara cepat,” paparnya.

Namun hemat Hendardi, untuk menghindari potensi ketegangan baru antar pendukung, agar semua pihak tidak melakukan klaim-klaim dan perayaan berlebihan. Dia menuturkan, semua pihak tetap menunggu proses penghitungan manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jika Jokowi hanya bersyukur atas QC, Prabowo justru menentang, ini suatu sikap normatif para calon dalam merespons hasil pemilihan, yang diharapkan tidak membakar emosi pendukung,” sebut Hendardi.

Mengenai adanya fakta sejumlah ketidakteraturan penyelenggaraan Pemilu dan klaim kecurangan yang diajukan pihak 02, Hendardi menilai, sebaiknya diselesaikan dalam kerangka demokratik.

“Kita punya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Maka ke sanalah semua komplain diajukan,” paparnya.

Adanya ide menggerakkan warga untuk melakukan perlawanan atas produk demokrasi, Hendardi menilai, hal itu harus ditolak. Apalagi gagasan people power.

“Publik menyimak bahwa seluruh komplain atas penyelenggaraan Pemilu telah dan terus direspons dan disikapi oleh KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena itu tidak ada argumen legal dan konstitusional untuk mendelegitimasi kinerja para penyelenggaran Pemilu,” kata Hendardi mengakhiri. (red)