Soal Luas dan Tapal Batas Lahan Enclave Sitahoan, Kepala UPT KPH Wilayah II Siantar Bungkam

Kepala UPT KPH Wilayah II Siantar, Djonner Efendi Sipahutar dan bangunan rumah mirip villa di atas lahan Sitahoan disebut milik pengusaha berinisial LS.

Simalungun, Lintangnews.com | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Siantar, Djonner Efendi Sipahutar bungkam ketika dikonfirmasi soal luas dan tapal batas lahan enclave Sitahoan di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun.

Meskipun konfirmasi yang dilayangkan, Selasa (12/11/2019) sekira pukul 20.00 WIB terceklis 2 dan tertanda sudah dibaca.

Aksi tidak terpujinya selaku abdi negara yang dipertontonkannya itu diduga guna menutupi permainan busuknya atas lahan enclave Sitahoan dan tapal batas. Juga upaya untuk mengkangkangi Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Adapun konfirmasi yang dilayangkan yakni, soal luas lahan enclave Sitahoan dan tapal batasnya. Serrta kebenaran sudah ada tidaknya peta defenitif dari Dirjen Planologi atas lahan enclave Sitahoan dan tapal batas. Juga terkait benar tidaknya kabar sudah ada dibentuk tim untuk pembuatan tapal batas.

Dimana menurut kabar yang beredar, tim defenitif yang telah dibentuk untuk luas lahan enclave Sitahoan dan tapal batas dengan hutan di lokasi itu terdiri dari Kabag Pertanahan Pemkab Simalungun. BPN (Badan Pertanahan Negara) Simalungun. KPH, dan BPKH (Balai Pemetaan Kehutanan).

Sebelumnya. Kasi Pemeliharaan Hutan UPT KPH Wilayah II Siantar, Kendra Purba mengatakan, jika luas lahan enclave Sitahoan di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon sebanyak 480 hektar. Dan berbatasan langsung dengan hutan disana alias tanpa ada jarak.

“Tetapi seperti saya bilang, dulunya di register kawasan hutan enclave Sitahoan luasnya 480 an hektar, dikembalikan negara lah lagi keluasannya itu.

Enclave itu sekitar 480 hektar. Kalau yang di situ gak ada wewenang kami. Ke Kepala Desa dan BPN,” tulis WhatsApp (WA) milik Kendra.

Ketika ditanya pemilik sepanjang ratusan hektar berstatus enclave, Kendra menuturkan, pada zaman Belanda sudah diperuntukan di luar kawasan hutan. “Tapi, sempat lah dihunjuk di kawasan hutan. Jadi, pemiliknya Kementrian Kehutanan (Kemenhut). Dan dikeluarkan lagi dari kawasan hutan,” ujarnya.

Sementara diketahui, salah seorang dari sejumlah pengusaha yang mengklaim memiliki atas lahan enclave Sitahoan yakni berinisial LS, disebut-sebut memiliki lahan seluas 500 hektar. Seluas 153 hektar merupakan hasil jual beli dengan atas nama keluarga Djabanten Damanik (almarhum mantan Bupati Simalungun).

Selebihnya merupakan hasil jual beli menggunakan SKT (Surat Keterangan Tanah). Transaksi dilakukan di depan notaris di Medan.

“Seluas 153 hektar jual beli pihak keluarga Djabanten Damanik. Selebihnya pakai SKT, transaksi jual belinya dengan akta notaris,” tulis WA Sahan Sinaga selaku Pangulu Sipangan Bolon Induk. (Zai)