Staf Khusus Ikuti Paripurna DPRD, Bupati Simalungun: Saya Kira dalam Proses Semuanya

Bupati, Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Sekda, Esron Sinaga dengan oknum Staf Khusus inisial Crismes Haloho mengikuti rapat paripurna DPRD Simalungun (duduk pakai kemeja warna putih).

Simalungun, Lintangnews.com | Diduga efek Surat Keputusan (SK) pengangkatan tak kunjung dibatalkan oleh Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga, Crismes Haloho selaku Staf Khusus duduk sejajaran dengan oknum Kepala Bidang (Kabid) BM Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Hotbinson Damanik pada rapat paripurna DPRD Simalungun, Senin (8/11/2021)

Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem di DPRD, Bernhard Damanik mengatakan, status dari ketiga orang Staf Khusus itu sebelum SK nya dicabut, mereka masih Tenaga Ahli dari Bupati. “Sebelum SK nya dicabut, status mereka masih Tenaga Ahli,” katanya.

Itu disampaikan Bernhard disinggung keikutsertaan ketiga orang Staf Khusus Bupati dalam urusan Pemkab Simalungun. “Status Alberd Sinaga sebelum SK nya dicabut, dia masih tenaga ahli daripada Bupati,” tegasnya, Kamis (4/11/2021).

Lanjut Bernhard, pihaknya sudah menyampaikan dalam pandangan umum agar pengangkatan Tenaga Ahli dicabut segera. Dan tidak melibatkan anggaran (APBD) terhadap kegiatan kegiatan yang dilakukan ketiga Tenaga Ahli Bupati Simalungun tersebut.

“Itu tidak boleh, dan kita mintakan diproses hukum jika iterjadi. Karena kita dari Fraksi sudah menolak terhadap keberadaan Tenaga Ahli tersebut. Dan tidak boleh mempergunakan anggaran. Ketika dipakai, artinya dia (Tenaga Ahli) yang menanggung akibatnya,” imbuhnya.

Diketahui sejumlah Fraksi di DPRD Simalungun juga mendesak Bupati untuk menarik kembali segala fasilitas daerah yang melekat pada para Staf Khusus. “Segala sesuatu yang melekat kita minta dicabut,” tukas Bernhard.

Menanggapi keikutsertaan Crismes Haloho pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Timbul Jaya Sibarani, didampingi 3 orang unsur pimpinan lainnya, Radiapoh mengatakan, pembatalan terhadap SK masih diproses.

“Saya kira dalam proses semuanya ya,” tegas Bupati didampingi Sekteraris Daerah (Sekda), Esron Sinaga, seusai mengikuti rapat paripurna DPRD Simalungun dengan agenda enandatanganan nota kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran (TA) 2022.

Bupati dan DPRD Simalungun menyepakati APBD tahun 2022 sebesar Rp 2,3 triliun. (Zai)