Supaya Tak Buat Malu Humbahas, Anggota DPRD Diminta Paham Aturan

Advokat M Roy Debataraja.

Humbahas, Lintangnews.com | Advokat M Roy Debataraja salah seorang anak perantau yang lahir di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), meminta kepada anggota DPRD di daerah itu untuk mematuhi prosedur pergantian pimpinan dewan dan bukan hanya protes.

Ini disampaikan Roy sekaitan konflik antara 15 orang anggota dewan dan Ketua DPRD Ramses Lumbangaol yang hingga kini masih terasa, Kamis (23/9/2021) melalui sambungan telepon seluler.

Dijelaskan, Ketua DPRD Humbahas saat ini masih berhak untuk memimpin sidang, dan melakukan proses-proses adminitrasi di dewan, serta tidak bisa digantikan.

Namun, jika sudah dilaporkan kepada Ketua Umum PDI-Perjuangan diminta untuk digantikan dengan beberapa alasan, maka diharapkan harus bersabar.

Menurut Roy, itu disebabkan pemberhentian jabatan pimpinan dewan memiliki prosedurnya sendiri.

Hal itu dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota pada pasal 36 dan 38 yang menyebutkan, pimpinan DPRD berhenti karena dua hal, terbukti melanggar sumpah atau janji atau tugas jabatan dalam kode etik.

“Jadi, harus mengerti dan paham dengan aturan. Jika tidak, mau kemana wajah Humbahas di pentas politik ini, kan semakin memalukan. Padahal, di daerah-daerah lain anggota dewannya konsentrasi dengan pandemi Covid-19,” ujar Roy.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Humbahas ricuh saat rapat pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahaan tahun anggaran (TA) 2021 untuk pengambilan keputusan dibawa ke sidang paripurna, Senin (20/9/2021) lalu.

Pangkal masalahnya, selain tidak lagi sesuai aturan KUA-PPAS untuk dibahas, juga menyangkut mosi tak percaya kepada Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol.

Roy selaku Wakil Bendahara DPD Presedium GM FKPPI Sumatera Utara ini melanjutkan, pemberhentian jabatan pimpinan dewan dari partai politik (parpol) melakukan pergantian antar waktu.

Dalam hal itu, Wakil Ketua akan menggantikannya.
Ditambahkan, pemimpin DPRD itu tidak dipilih secara demokratis, namun ditunjuk oleh partai yang mengusungnya. Partai yang mengusulkan kepada DPRD dan Gubernur.

“Pemimpin itu tidak dipilih, namun ditunjuk oleh partai. Lalu partai mengusulkan ke DPRD dan DPRD ke Gubernur,” jelasnya.

Katanya lagi, proses pemberhentian jabatan juga harus melalui prosedur administrasi. Disebutkannya, menerima surat pemberhentian dari Gubernur dan kemudian akan diadakan pelantikan lagi untuk pemimpin yang baru.

“Setelah pelantikan, maka berhak lah Ketua yang baru menjabat dan menjalankan fungsinya,” kata Wakil ketua DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Medan ini.

Atas insiden itu, Roy meminta parpol sebagai perwakilan di DPRD Humbahas harus menegur keras para wakilnya yang duduk di lembaga legislatif itu. “Partai harus tegur keras kader yang membuat malu itu,” tandasnya. (DS)