Fitra Sumut Menilai Sikap Anggota DPRD Humbahas Bukan Mementingkan Hajat Hidup Masyarakat

Logo Fitra Sumatera Utara.

Humbahas, Lintangnews.com | Adanya sesama anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) ricuh saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahaan APBD tahun 2021 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke paripurna.

Ini berujung ke aksi anarkis yang dilakukan salah seorang anggota dewan dari Fraksi Golkar, Bantu Tambunan kepada Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumbangaol dengan cara menyiramkan bekas air minuman, sehingga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara pun angkat bicara.

Fitra menilai, aksi yang dibuat anggota DPRD itu bukan mementingkan hajat hidup masyarakat. Hal itu diungkapkan Divisi Advokasi dan Data Fitra Sumut, Irvan Hamdani Hasibuan, Kamis (23/9/2021) saat dihubungi.

Dikatakan Irvan, pihaknya menyayangkan aksi anggota dewan Banggar yang dinilai telah bersikap arogan. Menurutnya, jika pun ada cara-cara penolakkan dapat dilakukan di keputusan tertinggi di saat paripurna. Walaupun pembahasan itu dinilai mereka tidak lagi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Sangat kita sayangkan aksi penyiramannya. Semestinya, kalau ada penolakkan bisa dilakukan dalam rapat paripurna, bukan cara-cara anarkis. Biar lah tahapan pembahasan itu dilakukan. Karena pengambilan keputusan tertinggi itu kan diputuskan dalam rapat paripurna,” ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, pembahasan KUP-PPAS di Banggar itu merupakan tahapan dari agenda dan jadwal hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus). “Jadi, biarlah pembahasan itu diuji dalam rapat paripurna sebagai rapat tertinggi,” sambung Irvan.

Lebih lanjut Irvan mengatakan, DPRD seharusnya menyoroti pembahasan KUA-PPAS karena terkait hajat hidup masyarakat. Bukan cara-cara ngotot-ngototan dan adu mulut soal aturan.

Pasalnya, sesuai amanat kontitusi dalam pembahasan APBD sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada pasal 217 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Tata Tertib (Tatib) DPRD, dijelaskan Irvan, dewan membahas dan menyetujui APBD, dengan kewenangannya hanya membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai APBD yang diajukan Gubernur, Wali Kota dan Bupati.

Namun melihat kejadian itu, menurut Irvan, justru masyarakat yang menjadi korban. Sebab, program-program yang ditujukan untuk masyarakat akan tertunda lantaran P-APBD tahun 2021 tidak menuai kesepakatan bersama.

“Fitra menilai, DPRD lebih mengutamakan kepentingan kelompok, bukan masyarakat Humbahas. DPRD lemah dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran, serta salah dalam menggunakan hak budgeting yang menjadi fungsi dan peran mereka sebagai wakil rakyat,” ujar Irvan.

Diberitakan sebelumnya, anggota Banggar DPRD Humbahas ricuh saat rapat pembahasan dokumen KUA-PPAS P-APBD tahun 2021 untuk pengambilan keputusan dibawa ke sidang paripurna, Senin (20/9/2021) lalu.

Kericuhan terjadi, dikarenakan di antara dari total jumlah anggota Banggar sebanyak 14 orang (3 orang pimpinan DPRD) terlibat adu mulut, menolak dan tidak menolak.

Seperti 10 orang anggota dewan yakni, Marolop Manik, Labuan Sihombing, Marolop Situmorang, Rosdiana Sanggul Manalu, Mutiha Hasugian, Bantu Tambunan, Muslim Simamora, Bresman Sianturi, Jimmy Togu Purba dan Guntur Simamora.

Mereka menolak KUP-PPAS untuk dibahas dan tidak dilanjutkan ke paripurna. Ada pun alasannya, yakni Laporan Pertanggungjawaban (LPj) realisasi anggaran tahun 2020 sampai saat ini tidak pernah dibahas oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sehingga apabila tahapan dan jadwal terkait P-APBD tetap dilaksanakan, tentunya telah melanggar UU Nomor 23 Tahun pasal 317 ayat 4 yang menyatakan, penetapan Ranperda P-APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Kemudian, penyampaian rancangan KUA-PAS tahun 2021 oleh Bupati kepada DPRD dengan surat nomor : 910/1775/BPKPAD/VIII/2021 per tanggal 19 Agustus 2021 telah melampaui jadwal sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Anggaran Daerah pasal 169 ayat 1 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang menyatakan, penyampaian rancangan KUA-PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu pertama di bulan Agustus.

Selanjutnya, tahapan dan jadwal pembahasan dan penetapan sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPRD dalam surat nomor : 005/211/DPRD/IX/2021 perihal undangan rapat dan surat nomor : 005/1214/DPRD/IX/2021 perihal undangan paripurna per tanggal 14 September 2021 telah melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 169 ayat 2 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang menyatakan, rancangan perubahan KUA-PPAS dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA-PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berkenan.

Terakhir, rapat Banmus per tanggal 14 September 2021 terkait penyusunan agenda dan jadwal pembahasan KUPA-PPAS tahun 2021 hanya dihadiri oleh pimpinan dan 5 orang anggota yang terdiri dari 3 Fraksi. Namun kehadiran Manaek Hutasoit dalam rapat Banmus tidak sah, karena dia telah ditarik dari keanggotaan Banmus oleh Fraksi Golkar.

Sehingga rapat Banmus itu tidak memenuhi korum sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2018 dan Tatib DPRD.

Sementara, 4 orang dewan lainnya yakni, Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol, dan 3 anggota yakni Masriani Sinaga, Jamanat Sihite serta Kepler Torang Sianturi setuju.

Ini karena telah sesuai amanat konstitusi dalam pembahasan APBD sebagaimana UU Nomor 17 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Tatib DPRD.

Kemudian, penyampaian rancangan KUA-PPAS tahun 2021 oleh Bupati kepada DPRD dengan surat nomor : 910/1775/BPKPAD/VIII/2021 per tanggal 19 Agustus 2021, dinilai belum terlambat sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, telah dilakukan rapat pimpinan DPRD, yang kemudian disusul rapat Banmus per tanggal 14 September 2021 terkait penyusunan agenda dan jadwal pembahasan perubahan KUA-PPAS tahun 2021 dihadiri pimpinan DPRD dan 5 orang anggota yang terdiri dari 3 Fraksi.

Terakhir, jika pemerintah daerah setempat mengakui KUA-PPAS dapat dibahas dan disepakati. (DS)